RENCANA STRATEGIS

KELEMBAGAAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun  2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 (LN. No.203 Tahun 2000) tanggal 10 Oktober 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan  

Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 (LN No.209 Tahun 2000,TLN Nomer 4027 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 (LN No.41 Tahun 2001, TLN Nomer 4090 Tahun 2001) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun  2001 (LN No.62, TLN no,4095) tanggal  21 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.  

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 (LN.No.77 TLN No.4106) tanggal 18 Juni 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tanggal 28 Januari 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyelesaian Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPT/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah dan Manual Administrasi Barang Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 (LN No.70 Tahun 1999 tanggal 19 Mei  1999) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi 

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 4 Tahun 2002 tanggal  11 Maret 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001 (tanggal 10 April 2001). 18 Juni 2001 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  (LN No. 55 Tahun 1974, TLN No.3041) diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 (LN No. 169 Tahun 1999, TLN. No.3890.tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun  2000 (LN.No. 193 TLN. No.4014) tanggal 10 Nopember 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun  2000 (LN No.194 TLN No. 4015) tanggal Nopember 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  2002 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (LN. No.198, TLN No. 4019) tanggal  10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, yang telah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun  2001 (LN. No. 53 tanggal 18 Mei 2001) tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensium PNS dan Janda/Dudanya. 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 (tanggal 18 Mei 2001)  tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP. No.6 Tahun 1997 ke dalam PP. No. 26 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun  1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum ke Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air  dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi) 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 42/PRT/1989 tentang  Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut wewenang pengawasannya kepada Perkumpulan  Petani Pemakai air (P3A)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang  Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani  Pemakai Air. 

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang  Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi  kepada Perkumpulan Petani Pemakai air. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang  Pedoman Pemberdayaan Petani Pemakai Air. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1994 tentang Iuran Pelayanan Irigasi. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perencanaan Pengamanan, Penatausahaan Iuran Pelayanan Irigasi. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1994 tentang Iuran Pelayanan Irigasi. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya 

PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 (LN No. 118, TLN No. 4138 tanggal 13 September 2001) tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 (LN. Mo. 119, TLN No. 4139 tanggal 13 September 2001) tentang Retribusi Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tk.I dan Tk.II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaatan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982.tentang Tata Pengaturan Air.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi no. 03/P/M/1983 tentang Pengelolaan air Bawah Tanah.

Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan Nomor : 04/KPTS/1991 dan Nomor 0076/K/103/MBE/1991 tentang Penggunaan air dan atau sumber air/kegiatan usaha pertambangan termasuk minyak gas, bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 08.P/03/M.PE/1991 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 02.P/101/M.PE/1994 tentang Pengurusan Administrasi Air Bawah Tanah.

Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1461.K/10/MEM/2000 tentang. Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Pemanfaatan Tanah)

Keputusan Presiden Nomor 32 Th. 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1981 1 tentang Rawa (Pemanfaatan Tanah).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air & Pemeliharaan Jaringan Irigasi)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Pemanfaatan Tanah).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

Keputusan Menteri Negara Kependudukan Nomor : Kep-02/MENP/KLH/I/1988 Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.dan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (LN. No. 153, TLN. No. 4161 tanggal 14 Desember 2001) Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 458/KPTS/1986 tentang Keputusan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

Keputusan Direktorat Jenderal Pengairan Nomor : 176/KPTS/A/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Sungai.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol.C.

PERIZINAN PENGGUNAAN AIR

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 3. tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Jo. No. 65 Tahun 2001 Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penetapan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sebagai Perusahaan Yang Dapat Menarik dan Menerima Iuran Pembayaran.

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta pada Wilayah Sungai Bengawan Solo.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber-sumber Air pada Wilayah Sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber-sumber Air.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 56/PRT/1991 tentang Kebijaksanaan Umum (Perum) Jawa Tirta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 614/PRT/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber-sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/KPTS/1998 tentang Penyesuaian Tarip Dasar Iuran Pembiayaan E dan P Prasarana Pengairan untuk Penggunaan Air Baku bagi Kepentingan Semi Komersial (PDAM) dan Komersial (Industri dan non PDAM) di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 312/KPTS/M/2002 Penyesuaian Tarip Dasar Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan Untuk Penggunaan air bagi Kepentingan Industri di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 509/KPTS/M/2001 tgl. 8 Nopember 2001 tentang Pengelolaan Hidrologi.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 427/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hidrologi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.