PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONTRAK

JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN)

 

 

 

 

 

 

 

Diperbanyak oleh :

Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah

 

 


BAB I

KETENTUAN UMUM

 

 

A.          PENDAHULUAN

Dengan berlakunya

1.       UU No.18/1999

2.       PP No.28/2000

3.       PP No.29/2000

4.       PP No.30/2000

5.       Keppres 80/2003

Dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) sebagai panduan pengendalian pelaksanaan kontrak bagi para penyelenggara proyek.

                                   

Meliputi:

1.       Proses penyiapan dokumen pengadaan

2.       Metoda pemilihan penyedia jasa

3.       Metoda penyampaian dokumen penawaran

4.       Metoda evaluasi penawaran

5.       Penetapan penyedia jasa 

6.       Kegiatan yang harus dilakukan dlm pelaksanaan kontrak sd kontrak selesai.

Diharapkan penyelenggara proyek dapat melaksanakan tugas-nya secara profesional dengan tidak menyimpang dari per-aturan dan ketentuan yang berlaku, agar diperoleh hasil proyek yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya.

 

B.           ISTILAH

1.       Jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan)

2.       Pengguna jasa

3.       Penyedia jasa

4.       Kepala kantor/satuan kerja

5.       Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek

6.       Panitia pengadaan

7.       Dokumen pengadaan

8.       Estimasi perencanaan (Engineer’s Estimate/EE)

9.       Harga Perkiraan sendiri (HPS)

10.   Kontrak harga satuan

11.   Kontrak lump sum

12.   Harga Satuan Pekerjaan (HSP)

13.   Pekerjaan utama

14.   Mata pembayaran utama

15.   Daftar kuantitas dan harga

16.   Peserta lelang

17.   Dokumen penawaran

18.   Substansi penawaran

19.   Personal inti

20.   Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

21.   Analisa harga satuan pekerjaan

22.   Klarifikasi

23.   Konfirmasi

24.   Surat jaminan

25.   Kontrak

26.   Dokumen kontrak

27.   Harga kontrak

28.   Direksi pekerjaan

29.   Direksi teknis

30.   Panitia peneliti pelaksanaan kontrak

31.   Panitia penerima pekerjaan

32.   Tanggal mulai kerja  

33.   Amandemen kontrak

34.   Masa pemeliharaan

35.   Tanggal penyelesaian pekerjaan 

36.   Mediator

37.   Konsiliator 

38.   Arbiter

39.   Kegagalan bangunan

 

C.          DASAR HUKUM

1.       Keputusan Presiden R.I. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.       Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peng-adaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

3.       Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Peng-adaan Jasa Konstruksi.

4.       Guidelines dari negara pemberi pinjaman antara lain World Bank/IBRD, ADB dan JBIC.

           

D.          TUJUAN

Memberikan panduan kepada pengguna jasa dalam pengen-dalian pelaksanaan kontrak agar tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil proyek yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya.

 

E.           RUANG LINGKUP

Untuk  kontrak jasa pelaksanaan  konstruksi yang dibiayai dengan dana APBN rupiah murni, dan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari pemberi PHLN.

 

 

F.           KEWAJIBAN MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Dokumen lelang dan dokumen kontrak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat ketentuan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dokumen tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

           


BAB II
PENGGUNA JASA, PANITIA PENGADAAN,
PEMAKETAN PEKERJAAN DAN METODA PEMILIHAN

 

 

A.      PENGGUNA JASA

1.       Persyaratan Pengguna Jasa

a.       Memiliki integritas moral

b.       Memiliki disiplin tinggi

c.       Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugasnya

d.       Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN

e.       Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah paling lambat tgl 1 Januari 2006, sebelum-nya dapat berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah

 

2.       Pengangkatan Pengguna Jasa

Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutan, diangkat dengan surat keputusan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa.

 

3.       Tugas Pokok Pengguna Jasa

a.       Menyusun perencanaan pengadaan jasa

b.       Mengangkat panitia pengadaan

c.       Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan  peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk  koperasi kecil, serta kelompok masyarakat

d.       Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan, harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan

e.       Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan sesuai kewenangannya berdasarkan usulan panitia pengadaan

f.        Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

g.       Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia jasa

h.       Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan jasa   kepada pimpinan instansinya

i.         Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak

j.        Menyerahkan aset hasil pengadaan jasa kepada Menteri dengan berita acara penyerahan

k.       Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa dimulai, yaitu sebelum dilakukan pengumuman pelelangan umum/prakualifikasi.

 

B.       PANITIA PENGADAAN

  1. Pembentukan Panitia Pengadaan

a.       Wajib dibentuk untuk nilai di atas Rp.50 juta s.d. nilai Rp.50 juta dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan.

b.       Anggota panitia berasal dari pegawai negeri, dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya. Ber-jumlah gasal sekurang-kurangnya

1)      3 orang, untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp.500 juta

2)      5 orang, untuk pengadaan di atas Rp.500 juta 

c.       Terdiri dari unsur-unsur yang memahami

1)      Tata cara pengadaan

2)      Substansi pekerjaan yang bersangkutan

3)      Hukum-hukum perjanjian/kontrak

 

d.       Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang memahami tata  cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan ybs dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi ybs 

e.       Dilarang diangkat sebagai panitia pengadaan

1)      Pengguna jasa dan bendaharawan

2)      Pegawai Badan Pengawasan  Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen.

 

  1. Persyaratan Panitia Pengadaan

a.       Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

b.       Memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan

c.       Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia pengadaan yang bersangkutan

d.       Memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan yang berlaku

e.       Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengguna jasa

f.        Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah paling lambat tgl 1 Januari 2006, sebelumnya dapat berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

  1. Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Panitia Pengadaan

a.       Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan

b.       Menyiapkan dokumen pengadaan

c.       Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)

d.       Mengumumkan pengadaan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik

e.       Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi

f.        Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

g.       Mengusulkan calon pemenang

h.       Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna jasa

i.         Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa dimulai, yaitu sebelum dilakukan pengumuman pelelangan umum/prakualifikasi

           

Masa kerja panitia berakhir setelah penyedia jasa ditetapkan oleh pengguna jasa atau sesuai dengan masa penugasan-nya.

 

Catatan : Honorarium dan biaya kegiatan panitia harus dialokasikan dalam anggaran proyek yang akan dilelangkan.

 

C.      PEMAKETAN PEKERJAAN

1.       Nilai paket pekerjaan s.d. Rp.1 miliar bagi usaha kecil/ koperasi kecil, kecuali paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil/koperasi kecil.

2.       Sampai dengan tgl 31 Desember 2005, nilai paket pekerjaan di atas Rp.1 miliar   s.d. Rp. 3 miliar   bagi usaha menengah, kecuali paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah.

3.       Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan jasa pemborongan dengan nilai > Rp.50 miliar. 

 

D.      METODA PEMILIHAN PENGADAAN

1.       Pelelangan Umum

Adalah metoda pemilihan penyedia jasa yang dilakukan secara terbuka dengan  pengumuman secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat meng-ikutinya. Pada prinsipnya semua pemilihan pengadaan jasa  pemborongan dilakukan dengan pelelangan umum.

 

  1. Pelelangan Terbatas

Adalah metoda pemilihan penyedia jasa  dalam hal jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks dan diumumkan secara luas melalui media masa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

 

  1. Pemilihan Langsung

Adalah metoda pemilihan penyedia jasa dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, yaitu pemilihan penyedia jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran,  sekurang-kurangnya 3   penawaran dari penyedia jasa yang telah lulus prakualfikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.100 juta.

 

  1. Penunjukan Langsung

Adalah metoda pemilihan penyedia  jasa  untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus, dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk pene-rangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

 

a.       Keadaan tertentu 

1)      Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

2)      Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

3)      Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp.50 juta dengan ketentuan:

a)      Untuk keperluan sendiri; dan/atau

b)      Teknologi sederhana; dan/atau

c)       Resiko kecil; dan/atau

d)      Dilaksanakan oleh penyedia jasa badan usaha kecil/ koperasi kecil.

 

b.       Keadaan khusus 

1)      Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

2)      Pekerjaan spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1   penyedia jasa;

3)      Pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada 1 penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya;

4)      Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya  terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan persetujuan Menteri.

 


BAB III
PRAKUALIFIKASI DAN PASCA KUALIFIKASI

 

 

A.      PRAKUALIFIKASI

1.       Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa sebelum memasukkan penawaran.

2.       Wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa pemborongan yang menggunakan metoda pelelangan terbatas, metoda pemilihan langsung dan metoda penunjukan langsung.

3.       Panitia pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan jasa pemborongan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks.

4.       Dalam proses prakualifikasi panitia pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

5.       Persyaratan prakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

6.       Pengguna jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan, melainkan  cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia jasa.

  1. Penyedia jasa wajib menandatangani surat pernyataan pada materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 tahun berikutnya, serta di-ancam dituntut secara perdata dan pidana.
  1. Panitia pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan jasa.
  2. Departemen dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.
  1. Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia jasa, pengguna jasa/panitia pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.
  2. Proses prakualifikasi secara umum meliputi:

a.       Pengumuman prakualifikasi oleh panitia pengadaan;

b.       Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi oleh penyedia jasa;

c.       Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh penyedia jasa;

d.       Evaluasi dokumen prakualifikasi oleh panitia pengadaan;

e.       Penetapan daftar penyedia jasa yang lulus prakualifikasi oleh panitia pengadaan;

f.        Pengesahan hasil prakualifikasi oleh pengguna jasa;

g.       Pengumuman hasil prakualifikasi oleh panitia pengadaan;

h.       Masa sanggah;

 

B.       PASCA KUALIFIKASI

  1. Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa setelah memasukkan penawaran.
  2. Wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa pemborongan yang menggunakan metoda pelelangan umum secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya pe-nyedia jasa.
  3. Dalam proses pasca kualifikasi panitia pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan  perundang-undangan.
  4. Persyaratan yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.
  5. Pengguna jasa wajib menyederhanakan proses pasca kualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia jasa.
  6. Penyedia jasa wajib menandatangani surat pernyataan pada materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sbg calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.
  1. Dalam proses pasca kualifikasi panitia pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan jasa.
  2. Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia jasa, pengguna jasa/panitia pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.
  1. Proses pasca kualifikasi secara umum meliputi:

a.       Pengumuman pelelangan  umum dengan pasca kualifikasi oleh panitia pengadaan;

b.       Pengambilan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen lelang oleh penyedia jasa;

c.       Penyampaian dokumen pasca kualifikasi bersamaan (menjadi satu) dengan dokumen penawaran oleh penyedia jasa;

d.       Evaluasi dokumen kualifikasi oleh panitia pengadaan;

e.       Pembuktian kualifikasi oleh panitia pengadaan.

 

C.      DOKUMEN KUALIFIKASI

Panitia pengadaan menyusun dokumen kualifikasi dan ditetapkan oleh pengguna jasa.


Dokumen kualifikasi berisi:

  1. Penjelasan singkat mengenai paket pekerjaan yang akan dilaksanakan (scope of works), perkiraan nilai paket pekerjaan,  sumber dana, dan jadual proses pengadaan.
  2. Formulir isian kualifikasi yang terdiri dari:

a.       Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pelelangan;

b.       Surat Pernyataan tentang:

1)      Secara hukum mempunyai kapasitas mendatangani kontrak;

2)      Tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3)      Tidak pernah dihukum;

4)      Data administrasi;

5)      Ijin usaha;

6)      Landasan hukum pendirian perusahaan;

7)      Pengurus perusahaan;

8)      Data keuangan perusahaan;

9)      Data personalia;

10)   Data peralatan;

11)   Data pengalaman perusahaan;

12)   Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;

13)   Dukungan Bank;

14)   Kebenaran data yang disampaikan, kesanggupan dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

D.      PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA JASA  

  1. Memiliki ijin usaha jasa konstruksi;
  2. Memiliki sertifikat badan usaha;
  3. Memiliki sertifikat tenaga ahli/terampil;
  4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
  5. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
  6. Dalam hal penyedia jasa akan melaksanakan kemitraan, wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan;
  7. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu;
  8. Selama 4 tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa pelaksanaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
  9. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;
  10. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil/koperasi kecil;
  1. Memiliki kemampuan pd bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai utk bukan usaha kecil, memenuhi KD = 2NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt  : Nilai Pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7  tahun terakhir;
  2. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);
  3. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks Pejabat Eselon I dapat menambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, pengalaman tertentu, atau memiliki sertifikat manajemen mutu ISO;
  4. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi sekurang-kurangnya 10%  dari nilai paket pekerjaan, kecuali  utk penyedia jasa usaha kecil/ koperasi kecil;
  5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
  6. Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;
  7. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
  8. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
  9. Memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

 

E.       PENGAMBILAN, PENJELASAN, PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI

  1. Pengambilan Dokumen Kualifikasi

a.       Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen lelang. Pelelangan umum dengan prakualifikasi dilakukan sebelum pengambilan dokumen lelang.

b.       Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi pengambilan dokumen kualifikasi dimulai 1  hari kerja setelah pengumuman pelelangan sampai dengan 1 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

c.       Pelelangan umum dengan prakualifikasi pengambilan dokumen kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman prakualifikasi sampai dengan 1   hari  kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi.

 

Sebelum pengambilan dokumen kualifikasi, penyedia jasa harus menandatangani pakta integritas dan menunjukkan sertifikat badan usaha (SBU) untuk kesesuaian kompetensi dan kemampuan usaha serta nilai paket pekerjaan.

 

Tenggang waktu antara hari pengumuman prakualifikasi dengan batas akhir hari pengambilan dokumen  kualifikasi sekurang-kurangnya 7   hari kerja.

 

  1. Penjelasan Dokumen Kualifikasi

a.       Dilakukan oleh panitia pengadaan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh peserta lelang yang telah mengambil dokumen kualifikasi.

Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi  penjelasan dilakukan bersamaan dengan penjelasan dokumen lelang.

b.       Dalam acara penjelasan disampaikan penjelasan meliputi:

1)      Metoda dan tata cara penyelenggaraan pasca kualifi-kasi/prakualifikasi;

2)      Persyaratan penyedia jasa;

3)      Dokumen yang harus dilampirkan;

4)      Metoda evaluasi;

5)      Pembuktian kualifikasi;

6)      Hal-hal yang menggugurkan.

c.       Pertanyaan peserta dan jawaban panitia pengadaan serta keterangan lain dituangkan dalam BAP dan ditandatangani oleh panitia pengadaan. Dalam hal terjadi perubahan dokumen kualifikasi, maka panitia pengadaan harus menuangkan dalam adendum dokumen kualifikasi dan disahkan oleh pengguna jasa.

d.       Panitia pengadaan harus menetapkan batas waktu penyampaian adendum beserta BAP dokumen kualifikasi dan disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta kualifikasi.

 

  1. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

a.       Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen penawaran, dimulai 1 hari kerja setelah penjelasan lelang. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurang-nya 7 hari kerja setelah penerbitan adendum dokumen lelang terakhir.

b.       Pelelangan umum dengan prakualifikasi  batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi dan sekurang-kurangnya 7 hari kerja setelah penerbitan adendum dokumen kualifikasi terakhir.

F.       PENILAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

  1. Penilaian Dokumen Kualifikasi

a.       Pasca kualifikasi  dilakukan setelah evaluasi dokumen penawaran. Prakualifikasi dilakukan sebelum pemasukan dokumen penawaran.

b.       Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam  dokumen kualifikasi sesuai dengan Kepmen Kimpraswil  No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa  Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan). 

 

  1. Pembuktian Kualifikasi

a.       Terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sbg pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi thd semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi kepada instansi terkait.

b.       Apabila ditemui hal-hal yang tidak benar/palsu, maka penyedia jasa dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

G.      PENYUSUNAN DAFTAR PESERTA LELANG, PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI DAN SANGGAHAN

  1. Penyusunan Daftar Peserta Lelang

Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, penyedia jasa yang lulus kualifikasi dimasukkan dalam daftar peserta lelang dan disahkan oleh pengguna jasa. Semua penyedia jasa yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang.

 

  1. Pengumuman Hasil Kualifikasi

a.       Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, hasil penilaian kualifikasi setelah ditetapkan oleh pengguna jasa disampaikan kepada seluruh peserta prakualifikasi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet.

b.       Pengumuman hasil kualifikasi sekurang-kurangnya memuat:

1.       Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya;

2.       Nama dan alamat penyedia jasa dan nama pimpinan yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia jasa;

3.       Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil/koperasi kecil dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 tahun terakhir;

4.       Keputusan lulus tidaknya calon penyedia jasa.

 

  1. Sanggahan

a.       Peserta prakualifikasi yang keberatan atas penetapan hasil kualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil kualifikasi.

b.       Surat sanggahan diajukan kepada pengguna jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada unit pengawasan internal. Surat sanggahan yang disampaikan kepada bukan pengguna jasa dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

c.       Pengguna jasa wajib memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja secara pro-porsional sesuai dengan masalahnya. Untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan, maka pengguna  jasa dapat meminta bukti isian formulir kualifikasi yang dipermasalahkan.

d.       Apabila peserta prakualifikasi yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna jasa, maka dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri, selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut.

e.       Menteri wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.

f.        Proses pelelangan umum dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu jawaban dari Menteri.

g.       Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka dilakukan penilaian kualifikasi kembali atau  dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang.

 


BAB IV
PROSES PENGADAAN

 

 

A.      PELELANGAN UMUM

1.       Pengumuman

a.       Panitia pengadaan harus mengumumkan secara luas pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau prakualifikasi melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta media elektronik (bila memungkinkan).

b.       Isi pengumuman sekurang-kurangnya:

1)      Nama dan alamat pengguna jasa;

2)      Uraian singkat pekerjaan;

3)      Perkiraan nilai pekerjaan;

4)      Syarat-syarat penyedia jasa;

5)      Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen lelang/kualifikasi.

c.       Agar pengumuman dapat mencapai sasaran secara luas, efisien dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka diatur sebagai berikut:

1)      Pengumuman yang ditujukan kepada usaha kecil/ koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten/kota yang bersang-kutan, serta dipasang pada pengumuman resmi untuk penerangan umum dan pada papan peng-umuman pengguna jasa.      

Dalam hal di kabupaten/kota ybs tidak memiliki surat kabar harus diumumkan di surat kabar terbitan ibukota propinsi ybs;

2)      Pengumuman yang ditujukan kepada perusahaan/ koperasi bukan usaha kecil menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional, serta dipasang pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan papan pengumuman pengguna jasa.

d.       Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang mengikuti proses lelang di propinsi/ kabupaten/kota lokasi pelelangan.

e.       Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, apabila penyedia jasa yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3, dilakukan pengumuman lelang ulang.

f.        Pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila penyedia jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3, dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang. Penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu dilakukan prakualifikasi ulang.

g.       Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang/ prakualifikasi, maka kepada:

1)      Panitia pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku;

2)      Penyedia jasa yang terlibat dikenakan sanksi daftar hitam 2 tahun dan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

  1. Dokumen lelang

a.       Panitia pengadaan menyiapkan tepat pada waktunya.

Harus dicantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, administratif maupun teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, kriteria dan formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih, contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

b.       Dokumen lelang terdiri dari:

1)          Pengumuman lelang/undangan lelang;

2)          Instruksi   kepada peserta lelang;

3)          Data lelang;

4)          Bentuk surat penawaran, lampiran, surat penunjukan dan surat perjanjian;

5)          Syarat-syarat umum kontrak;

6)          Syarat-syarat khusus kontrak;

7)          Spesifikasi teknis;

8)          Gambar-gambar;

9)          Daftar kuantitas, analisa harga satuan  dan metoda pelaksanaan;

10)       Bentuk-bentuk jaminan.

c.       Diwajibkan memberikan preferensi harga untuk penyedia jasa pemborongan nasional yaitu 7,5% di atas harga penawaran terendah dari penyedia jasa pemborongan asing.

d.       Harus disahkan oleh pengguna jasa.

 

  1. Dokumen Kualifikasi

a.       Panitia pengadaan  harus menyiapkan dokumen kualifikasi berupa:

1)      Formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan, dan pengalaman kerja;

2)      Penilaian kualifikasi  sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/ M/2004.  

b.       Dalam hal pelelangan umum dilakukan dengan prakualifikasi, panitia pengadaan mengumumkan prakualifikasi yang memuat:

1)      Lingkup pekerjaan;

2)      Persyaratan peserta;

3)      Waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen kualifikasi;

4)      Penanggungjawab prakualifikasi.

 

  1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

a.       Pengguna jasa  wajib memiliki HPS  yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b.       HPS disusun oleh panitia pengadaan dan ditetapkan  oleh pengguna jasa.

c.       HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengugurkan penawaran.

d.       Nilai total HPS terbuka/tidak bersifat rahasia dan diumumkan pada waktu penjelasan dokumen lelang, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia.

e.       Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat berdasarkan ketentuan dokumen lelang, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:

1)      Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;

2)      Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineer’s estimate  (EE);

3)      Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

4)      Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;

5)      Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/ instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

6)      Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;

7)      Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

8)      Kondisi lapangan/lingkungan:

a)      Kemungkinan penggunaan alat-alat berat;

b)      Fasilitas untuk mobilisasi peralatan;

c)       Keharusan menggunakan cara manual karena kendala lingkungan;

d)      Ketersediaan tenaga kerja;

e)      Ketersediaan bahan bangunan;

f)        Hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

9)      Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

f.        HPS telah memperhitungkan:

1)      Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

2)      Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia jasa.

g.       HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia jasa.

h.       Penyusun HPS harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

1)      Memahami dokumen lelang dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;

2)      Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan;

3)      Memahami dan menguasai berbagai metoda pelaksanaan dan mengetahui metoda mana yang paling efisien;

4)      Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi;

5)      Diutamakan yang telah mendapat penataran mengenai pengadaan barang/jasa termasuk penyusunan HPS.

 

  1. Persyaratan Peserta Lelang

a.       Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi

1)      Harus mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilelangkan.

2)      Harus menandatangani pakta integritas sebelum mengambil dokumen lelang.

3)      Memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kualifikasi.

b.       Pelelangan umum dengan prakualifikasi

1)      Harus mempunyai SBU yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilelangkan.

2)      Harus menandatangani pakta integritas sebelum mengambil dokumen prakualifikasi.

3)      Memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kualifikasi.

4)      Harus lulus prakualifikasi yang diadakan untuk pekerjaan dimaksud dan tercantum dalam daftar peserta lelang yang akan diundang.

 

  1. Pengambilan Dokumen dan Penjelasan Lelang

a.       Pengambilan dokumen lelang

1)      Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi.

a)   Bersamaan dengan dokumen kualifikasi 1 hari kerja setelah pengumuman pelelangan s.d. 1   hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

b)      Sebelum mengambil dokumen lelang, peserta lelang harus menunjukkan SBU kepada panitia pengadaan untuk diteliti apakah sesuai dengan kompetensi dan kemampuan usaha serta nilai paket pekerjaan.

c)       Peserta lelang harus menandatangani pakta integritas oleh pemimpin/direktur utama per-usahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya ter-cantum dalam akta pendirian atau per-ubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama  adalah yang berhak mewakili perusahaan bekerjasama.

2)      Pelelangan umum dengan prakualifikasi

a)      Yang lulus prakualifikasi dimasukkan dalam daftar peserta lelang dan disahkan pengguna jasa. Seluruh penyedia jasa yang tercatat dlm daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen lelang.

b)      Bila penyedia jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3, dilakukan pengumuman pra-kualifikasi dan proses prakulifikasi bagi penyedia jasa baru. Apabila setelah pengumuman prakualifikasi diulang, tidak ada tambahan calon baru atau keseluruhan calon peserta lelang masih kurang dari 3, maka panitia pengadaan melanjutkan proses pelelangan dengan metoda seperti pemilihan langsung apabila yang lulus 2 peserta, atau metoda seperti penunjukan langsung apabila yang lulus hanya 1 peserta.

c)       Peserta yang diundang berhak mengambil dokumen lelang. Pengambilan dilakukan 1 hari kerja setelah dikeluarkannya undangan lelang s.d. 1 hari kerja sebelum pemasukan dokumen penawaran.

d)      Surat undangan lelang memuat antara lain:

(1) Nama proyek yang mengadakan pelelangan;

(2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilelangkan;

(3) Syarat peserta lelang;

(4) Tempat dan waktu untuk pengambilan dokumen lelang dan keterangan lainnya.

(5) Tempat dan waktu penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran.

     

b.       Penjelasan  lelang (Aanwijzing)

1)      Dilakukan paling cepat 7 hari kerja sejak tgl pengumuman pelelangan/pengumuman hasil kualifikasi.

2)      Dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para penyedia jasa.

Penyedia jasa yang tidak hadir pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawaran.

3)      Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada peserta lelang mengenai:

a)      Metoda penyelenggaraan pengadaan;

b)      Cara penyampaian penawaran;

c)       Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;

d)      Acara pembukaan dokumen penawaran;

e)      Metoda evaluasi;

f)        Hal-hal yang menggugurkan penawaran;

g)      Jenis kontrak yang akan digunakan;

h)      Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan  produksi dalam negeri;

i)        Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil/koperasi kecil;

j)        Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran;

k)       Tata cara perhitungan penyesuaian harga untuk kontrak jangka panjang (lebih dari 12 bulan).

4)      Diumumkan nilai total HPS, rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia.

5)      Apabila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan. Peserta lelang dengan risiko dan biaya sendiri dianjurkan untuk meninjau lapangan dengan saksama            untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran.

6)      Pertanyaan peserta lelang dan jawaban panitia pengadaan serta keterangan lain termasuk per-ubahannya dan hasil peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP).

BAP ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimal 1  wakil peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang.

7)      Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam adendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan  pengguna jasa.  Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen lelang, maka bukan merupakan bagian dokumen lelang dan yang berlaku adalah dokumen lelang awal (asli).

 

  1. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

a.       Penyampaian dokumen penawaran

1)      Metoda penyampaian dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan dokumen lelang.

2)      Metoda penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan dengan sistem satu sampul dan harus dijelaskan pada waktu acara penjelasan lelang.

3)      Yang berhak menyampaikan dokumen penawaran adalah yang telah mengambil dokumen lelang pada pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, atau yang lulus prakualifikasi dan masuk dalam daftar peserta lelang yang diundang.

4)      Dimulai 1 hari setelah penjelasan lelang. Batas akhir penyampaian sekurang-kurangnya 7 hari kerja setelah penjelasan lelang.

Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a)      Langsung

(1)    Secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan panitia pengadaan.

(2)    Batas waktu paling lambat harus sesuai dengan ketentuan  dalam dokumen lelang yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.

(3)    Pada batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.

 

b)      Melalui pos atau layanan hantaran/expedisi

(1)    Menggunakan sampul dalam dan sampul luar. Panitia pengadaan mencatat tgl dan jam penerimaan pada  sampul luar.

(2)    Batas waktu paling lambat harus sesuai dengan ketentuan dokumen lelang, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasuk-an dokumen penawaran.

(3)    Panitia pengadaan membuat berita acara penerimaan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup, kemudian dokumen penawaran tsb dimasukkan kotak/tempat       pemasukan dokumen penawaran.

(4)    Panitia pengadaan menolak dokumen penawaran yang terlambat. Sampul luar dibuka untuk mengetahui alamat penawar dan dikembalikan kepada penawar setelah pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Nama, alamat penawar, serta sampul luar disimpan panitia pengadaan.

 

c)       Peserta lelang harus memasukkan dokumen penawaran asli dan rekamannya pada masing-masing sampul dalam, menutup dan merekat-nya. Sampul dalam harus ditandai “ASLI” untuk dokumen penawaran asli dan “REKAMAN” untuk dokumen penawaran rekaman serta ditulis nama dan alamat penawar. Sampul-sampul dalam tersebut dimasukkan ke dalam satu sampul luar kemudian sampul luar ditutup dan direkat.

d)      Pada sampul luar hanya  ditulis:

(1)    Alamat  pengguna jasa;

(2)    Nama paket pekerjaan yang dilelangkan di sudut kiri atas sampul;

(3)    Pada sudut kanan atas sampul ditulis “TIDAK BOLEH DIBUKA SEBELUM SAAT PEMBUKAAN PENAWARAN”.

e)      Apabila sampul luar tidak direkat, panitia pengadaan tidak bertanggungjawab atas isi sampul penawaran. Penawaran yang tidak direkat dan atau terdapat kesalahan penulisan pada sampul dokumen penawaran tidak dapat menggugurkan penawaran.

 

5)      Penarikan, pengubahan, penggantian dan penambahan dokumen penawaran

a)      Dokumen penawaran yang telah dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran tidak dapatdiambil oleh penawar.

b)      Apabila penawar akan menarik/ mengubah/ mengganti/ menambah dokumen penawaran yang sudah dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran, harus dilakukan sebelum waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.

c)       Dokumen penarikan/pengubahan/penggantian/ penambahan dimasukkan ke dalam sampul ter-tutup dan diberi tanda sesuai butir 4)d) dan ditambah dengan tanda “PENARIKAN”/“PENG-UBAHAN”/“PENGGANTIAN”/“PENAMBAHAN”.

d)      Dokumen butir 5)c) dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran.

e)      Tidak ada dokumen susulan yang dapat diterima oleh panitia pengadaan setelah batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir/ ditutup.

 

b.       Pembukaan dokumen  penawaran

1)      Penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/ penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pem-bukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 orang wakil dari yang hadir sbg saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir panitia menunda pembukaan s.d. batas waktu yang ditentukan panitia pengadaan sekurang-kurangnya 2 jam. 

2)      Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2   saksi yang bukan anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan.

3)      Panitia pengadaan membuka dan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang.

4)      Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/ pengubahan/ penggantian/ penambahan (bila ada), di hadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan.

5)      Sampul bertanda “PENGUBAHAN” atau “PENGGANTIAN” atau  “PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Sampul bertanda “PENARIKAN”  tidak dibuka.

6)      Hal-hal yang harus diperiksa, ditunjukkan dan dibacakan dihadapan para peserta pelelangan mengenai  kelengkapan dokumen penawaran terdiri dari:

a)      Nama Peserta Lelang;

b)      Surat Penawaran;

c)       Jaminan Penawaran Asli;

d)      Daftar Kuantitas dan Harga ;

e)      Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

7)      Pada saat pembukaan penawaran panitia hanya mencatat semua kejadian pada saat acara pembukaan penawaran, tidak dilakukan evaluasi  atau pengguguran penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat.

8)      Semua anggota panitia pengadaan yang hadir dan saksi yang ditunjuk (kecuali peserta lelang tidak hadir) harus membubuhkan paraf pada surat penawaran asli beserta pengubahan/ penggantian/ penambahan yang asli (bila ada), juga pada setiap lembar daftar kuantitas dan harga.

9)      Sebelum panitia pengadaan menutup rapat pembukaan penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP), panitia pengadaan membacakan nilai total HPS yang telah ditetapkan pengguna jasa.

10)   Panitia pengadaan harus membuat BAPP, yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran.

           

BAPP memuat hal-hal sebagai berikut:

a)      Nama-nama peserta pelelangan, nilai penawaran-nya, termasuk penawaran alternatif (bila ada), rabat, penarikan/pengubahan/ penggantian/ penam-bahan penawaran (bila ada), ada tidaknya jaminan penawaran;

b)      Alasan bila terjadi penundaan pembukaan penawaran;

c)       Keberatan dari peserta (bila ada);

d)      Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh panitia pengadaan.

BAPP  ditandatangani oleh panitia pengadaan yang hadir dan para saksi, kemudian dibagikan kepada peserta lelang yang hadir.

 

  1. Evaluasi Dokumen Penawaran

a.       Dilakukan oleh panitia pengadaan dengan tahapan sebagai berikut:

1)      Koreksi aritmatik (untuk kontrak harga satuan);

2)      Evaluasi administrasi;

3)      Evaluasi teknis;

4)      Evaluasi kewajaran harga.

b.       Dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang sesuai dengan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan/Lump Sum.

 

  1. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

a.       Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, ter-hadap 3 penawaran terendah yang memenuhi per-syaratan dilakukan penilaian kualifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No. 257/ KPTS/ M/ 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan).

b.       Terhadap yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan pembuktian kualifikasi dengan melakukan verifikasi thd semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

 

  1. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

a.       Panitia pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dituangkan dalam BAHP. BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, s.d. penetapan urutan pemenang berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota panitia pengadaan atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota panitia pengadaan.

b.       BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penanda-tanganan kontrak.

c.       BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1)      Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;

2)      Metoda evaluasi yang digunakan;

3)      Unsur-unsur yang dievaluasi;

4)      Rumus yang dipergunakan;

5)      Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;

6)      Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

7)      Penetapan urutan dari 1 calon pemenang dan 2   calon pemenang cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang.

Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3, maka penyedia jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

 

  1. Penetapan Pemenang Lelang

a.       Panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti:

1)      Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis sesuai ketentuan dokumen lelang;

2)      Perhitungan harga yang ditawarkan setelah koreksi aritmatik, adalah wajar dan dapat dipertanggung-jawabkan;

3)      Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri;

4)      Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2)  dan 3).

b.       Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia pengadaan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pembukaan penawaran.

c.       Dalam hal terdapat 2 calon pemenang lelang yang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia pengadaan meneliti kembali data kualifikasi yang bersangkutan dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar dan hal ini dicatat dalam berita acara.

Kemampuan yang dinilai antara lain :

1)      Kemampuan dasar (KD) untuk bukan usaha kecil;

2)      Sisa kemampuan keuangan (SKK);

3)      Sisa kemampuan paket (SKP).

d.       Panitia pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang melalui pengguna jasa.

Laporan tsb disertai surat usulan calon pemenang lelang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

e.       Usulan penetapan pemenang lelang

Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutan calon pemenang lelang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (bila ada), dan harus memuat:

1)      Nama dan alamat penyedia jasa;

2)      Harga penawaran setelah dikoreksi;

3)      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

f.        Penetapan pemenang lelang

1)      Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan panitia pengadaan. Pejabat yang berwenang segera me-netapkan pemenang lelang dengan menerbitkan surat penetapan penyedia jasa dan menyampaikan kepada panitia pengadaan selambat-lambatnya:

a)      5 hari kerja penetapan oleh pengguna jasa utk yang bernilai s.d. Rp.50  milar;

b)      14 hari kerja penetapan oleh Menteri utk yang bernilai di atas Rp.50 miliar.                  

Ketentuan tersebut a)  dan b) terhitung sejak surat usulan penetapan pemenang lelang tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang.

 

2)      Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah:

a)      Dokumen lelang beserta adendum (bila ada);

b)      Berita acara pembukaan penawaran (BAPP);

c)       Berita acara hasil pelelangan (BAHP);

d)      Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;

e)      Rekaman dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon pemenang lelang yang telah diparaf  panitia pengadaan dan 2 wakil dari peserta lelang.

 

3)      Dalam hal pengguna jasa tidak sependapat dengan usulan panitia pengadaan maka:

a)      Untuk penetapan pemenang lelang dengan nilai  s.d. Rp. 50 miliar, pengguna jasa membahas dengan panitia pengadaan untuk mengambil keputusan:

(1)    Menyetujui usulan panitia; atau

(2)    Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau lelang ulang atau menetapkan pemenang lelang, dan dituangkan dalam berita acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing-masing pihak; atau

(3)    Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Menteri dan bersifat final.

b)      Untuk penetapan pemenang di atas Rp. 50 miliar.

Pengguna jasa membahas dengan panitia pengadaan untuk mengambil keputusan:

(1)    Menyetujui usulan panitia pengadaan utk dimintakan persetujuan Menteri; atau

(2)    Menetapkan keputusan yang disepakati bersama utk evaluasi ulang atau lelang ulang, dan dituangkan dalam berita acara serta           dilaporkan kepada Menteri; atau

(3)    Apabila masih belum ada kesepakatan, maka dilaporkan kepada Menteri dengan catatan keberatan dari pengguna jasa, untuk diputuskan dan bersifat final.

c)       Untuk pengadaan bernilai di atas Rp. 50 miliar, apabila pengguna jasa dan/atau panitia pengadaan tidak sependapat dengan keputusan  Menteri, maka:

(1)    Penetapan pemenang lelang  atau keputusan lain diserahkan kepada Menteri dan panitia pengadaan dan pengguna jasa tidak perlu melakukan perubahan berita acara evaluasi;

(2)    Keputusan Menteri bersifat final.

 

  1. Pengumuman Pemenang Lelang

Diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pengadaan kepada para peserta lelang selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia jasa dari pejabat yang berwenang.

 

 

  1. Sanggahan Peserta Lelang

a.       Peserta lelang yang keberatan atas penetapan pemenang lelang dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja setelah tanggal pengumuman pemenang lelang.

b.       Diajukan kepada pengguna jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada unit pengawasan internal. Surat sanggahan yang disampaikan kepada bukan pengguna jasa dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

c.       Pengguna jasa wajib memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja secara proporsional sesuai dengan masalahnya

d.       Apabila peserta lelang tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna jasa, dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri, selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut.

e.       Menteri wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.

f.        Proses pelelangan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu jawaban dari Menteri.

g.       Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pelelangan dievaluasi kembali atau dilakukan pelelangan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.

 

  1. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ)

a.       Rapat persiapan penunjukan penyedia jasa (Pre-award meeting)

Sebelum penerbitan SPPJ, diselenggarakan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa yang dihadiri oleh pengguna jasa, panitia pengadaan dan penyedia jasa. Hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian dari dokumen kontrak.

Rapat persiapan penunjukan penyedia jasa membahas antara lain:

1)      Ketentuan mengenai bentuk, nilai,  masa berlaku,  dan batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan;

2)      Jenis asuransi yang harus disiapkan sebelum tandatangan kontrak;

3)      Harga satuan timpang;

4)      Ketentuan perhitungan eskalasi (bila ada);

5)      Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada waktu evaluasi penawaran;

6)      Hal-hal lain yang dinilai perlu.

b.       Pengguna jasa menerbitkan SPPJ sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan:

1)      Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau

2)      Sanggahan yang diterima pengguna jasa dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.

c.       Peserta lelang yang ditunjuk sbg penyedia jasa wajib menerima keputusan tsb. Apabila ybs mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dpt diterima secara obyektif oleh pengguna jasa, dengan ketentuan jaminan penawaran ybs dicairkan dan disetorkan Kas Negara.

d.       Terhadap yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran ybs dicairkan dan disetorkan Kas Negara, juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan jasa di instansi pemerintah selama 2 tahun.

e.       Apabila urutan pertama mengundurkan diri, maka penetapan penyedia jasa dapat dilakukan kepada pemenang lelang urutan kedua (bila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan :

1)      Penetapan pemenang lelang urutan kedua harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang;

2)      Masa berlakunya penawaran urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang.

f.        Apabila  urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan penyedia jasa dapat dilakukan kepada   pemenang urutan ketiga (bila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan:

1)      Penetapan pemenang lelang urutan ketiga harus  terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan lelang;

2)      Masa berlakunya penawaran  urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang;

3)      Jaminan penawaran pemenang lelang urutan kedua dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara;

4)      Bila  pemenang lelang urutan kedua mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir d. di atas.

 

g.       Apabila pemenang lelang urutan ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka ybs dikenakan sanksi sebagaimana tsb pada  butir d. di atas. Kemudian panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan ketiga dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.

h.       SPPJ`harus dibuat paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.

i.         Salah satu tembusan dari SPPJ disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

 

  1. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang

a.       Pelelangan dinyatakan gagal apabila:

1)      Penyedia jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3;  atau

2)      Penawaran yang masuk kurang dari 3; atau

3)      Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang; atau

4)      Semua harga penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau

5)      Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang ternyata benar; atau

6)      Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari pemenang lelang urutan 1, 2 dan 3 ternyata benar; atau

7)      Pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau

8)      Pelaksanaan pelelangan tdk sesuai dengan ketentuan dokumen lelang atau prosedur yang berlaku; atau

9)      Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.

 

b.       Pelelangan ulang

Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna jasa/ pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur:

1)      Gagal karena a.1), dan/atau a.2), dan/atau a.5) dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang baru selain yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang;

2)      Gagal karena a.3), dan/atau a.4), dan/atau a.8) dilakukan pelelangan ulang, dengan cara meng-undang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bilamana dianggap perlu, panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang baru.

3)      Gagal karena a.6) dan a.9) , dilakukan sbb:

a)      Apabila panitia pengadaan tidak terbukti terlibat KKN, panitia pengadaan mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon penyedia jasa untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bilamana dianggap perlu panitia pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang  baru. Panitia pengadaan dilarang mengundang peserta yang terlibat KKN; atau

b)      Apabila panitia pengadaan terbukti terlibat KKN, maka dibentuk panitia pengadaan baru untuk melakukan pelelangan ulang. Panitia pengadaan baru  dilarang mengikutsertakan peserta lelang yang terbukti terlibat KKN;

 

4)      Gagal karena a.7), dilakukan pelelangan ulang dengan cara sbb:

a)      Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat > 3 peserta (tidak termasuk peserta yang meng-undurkan diri);

b)      Mengumumkan kembali/mengundang peserta lelang baru dan lama yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawarannya apabila peserta yang memenuhi syarat < 3  peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri).

5)      Apabila dalam pelelangan ulang peserta <  3:

a)      Yang memenuhi syarat hanya 2, maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses pemilihan langsung;

b)      Yang memenuhi syarat hanya 1, maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan langsung.

6)      Dalam hal pengguna jasa atau panitia pengadaan menemukan indikasi kuat adanya KKN di antara penyedia jasa, maka:

a)      Panitia pengadaan meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan, dan alat dan membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat;

b)      Memeriksa dokumentasi yang mendukung ada-nya KKN;

c)       Apabila hasil penelitian pada a) dan b) meng-arah kepada terjadinya KKN, maka pengguna jasa wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa instansi yang berwenang.

7)      Apabila dalam pelaksanaan pelelangan ulang   ter-jadi KKN, maka pengguna jasa wajib meng-hentikan proses pelelangan dan pejabat yang berwenang mengusulkan pemindahan alokasi dana untuk pekerjaan lainnya.

 

B.       PELELANGAN TERBATAS

1.       Pada prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum dengan prakualifikasi, kecuali dalam pengumuman pra-kualifikasi dicantumkan kriteria peserta lelang dan  nama-nama penyedia jasa yang akan        diundang. 

2.       Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia jasa  yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas.

 

C.      PEMILIHAN LANGSUNG

1.       Penetapan Calon Peserta

a.       Panitia pengadaan wajib melakukan prakualifikasi.

b.       Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

2.       Undangan, Permintaan Penawaran dan Evaluasi

a.       Panitia pengadaan mengundang sebanyak-banyaknya calon peserta yang lulus prakualifikasi.

b.       Apabila penyedia jasa yang lulus prakualifikasi < 3, maka dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang.

c.       Apabila setelah pengumuman prakualifikasi ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 2, maka proses pemilihan langsung dilanjutkan.

d.       Apabila setelah pengumuman prakualifikasi ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 1, maka dilakukan proses penunjukan langsung.

e.       Atas dasar pengajuan penawaran yang dilakukan secara terpisah dari masing-masing peserta pemilihan lang-sung, panitia pengadaan melakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga thd semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sbg dasar utk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya.

  1. Klarifikasi dan Negosiasi 

a.       Sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi, panitia pengadaan membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang mencantumkan hal-hal teknis dan jenis pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tdk boleh mencantumkan rincian HPS.

b.       Dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta pemilihan langsung lainnya.

c.       Dilakukan untuk mendapatkan jasa yang sesuai atau lebih tinggi dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia jasa.

d.       Untuk kontrak harga satuan, panitia pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama thd harga satuan jenis-jenis pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan HPS.

e.       Untuk kontrak lump sum, panitia pengadaan melakukan negosiasi hanya pada harga total saja.

f.        Setelah klarifikasi dan negosiasi panitia pengadaan meminta peserta pemilihan langsung yang akan diusulkan utk menandatangani BA hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah berikutnya.

g.       Berdasarkan BA tersebut, panitia pengadaan membuat surat usulan penetapan penyedia jasa kepada pejabat yang berwenang menetapkan.

  1. Penetapan Pemenang

a.       Berdasarkan usulan dari panitia pengadaan, pejabat yang berwenang menetapkan pemenang pemilihan langsung.

b.       Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara panitia pengadaan dengan pengguna jasa dilakukan proses sesuai ketentuan yang tercantum dalam butir A.11.f.3).

c.       Hasil penetapan pemenang pemilihan langsung diumumkan dan disampaikan kepada seluruh peserta pemilihan langsung.

  1. Sanggahan dan Pengaduan

Mekanisme dan prosedur sanggahan dan pengaduan mengikuti  ketentuan seperti pada proses pelelangan umum butir A.13.

  1. Surat Penunjukan Penyedia Jasa

Pengguna jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia jasa untuk  melaksanakan pekerjaan.

 


D.      PENUNJUKAN LANGSUNG

  1. Penetapan Peserta

a.       Panitia pengadaan wajib melakukan prakualifikasi terhadap penyedia jasa yang akan  ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.

b.       Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

  1. Permintaan Penawaran dan Negosiasi Teknis dan Harga

a.       Panitia pengadaan mengundang penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi untuk mengajukan penawaran.

b.       Panitia pengadaan melakukan koreksi  aritmatik, evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga thd penawaran yang diajukan berdasarkan dokumen penunjukan langsung.

c.       Panitia pengadaan membuat BA hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi.

  1. Penetapan Penyedia Jasa

Panitia pengadaan mengusulkan penetapan penyedia jasa kepada pejabat yang berwenang berdasarkan BA hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi.

  1. Penunjukan Penyedia Jasa

Berdasarkan surat penetapan pejabat yang berwenang, panitia pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia jasa yang ditunjuk dan kemudian pengguna jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia jasa.

  1. Pengaduan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung dipandang tidak transparan, tidak adil dan terdapat indikasi KKN.

 


BAB V
KONTRAK

 

A.      DOKUMEN KONTRAK

1.       Dibuat dalam bahasa  Indonesia serta  tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

 

2.       Harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum yang terdiri dari:

a.       Surat perjanjian;

b.       Surat penunjukan penyedia jasa;

c.       Surat penawaran;

d.       Adendum dokumen lelang (bila ada);

e.       Syarat-syarat khusus kontrak;

f.        Syarat-syarat umum kontrak;

g.       Spesifikasi teknis;

h.       Gambar-gambar;

i.         Daftar kuantitas dan harga;

j.        Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

Instruksi kepada peserta lelang dan analisa harga satuan mata pembayaran utama tidak menjadi bagian dari dokumen kontrak.

 

  1. Surat Perjanjian

            Kerangka surat perjanjian terdiri dari:

a.       Pembukaan (Komparisi), meliputi:

1)      Judul kontrak;

2)      Nomor kontrak;

3)      Tanggal kontrak;

4)      Kalimat pembuka;

5)      Para pihak dalam kontrak;

6)      Penandatanganan kontrak.

b.       Isi, meliputi:

1)      Pernyataan bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan kontrak;

2)      Pernyataan bahwa para pihak menyetujui besarnya harga kontrak;

3)      Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;

4)      Pernyataan bahwa kontrak meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan kontrak;

5)      Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, yang dipakai dokumen urutannya lebih dulu;

6)      Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing;

7)      Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut;

8)      Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.

c.       Penutup, meliputi:

1)      Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut;

2)      Tandatangan para pihak dalam surat perjanjian bermeterai dan tanggal pada materai.

 

C.      HARGA KONTRAK DAN SUMBER DANA

1.       Rincian harga kontrak sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak (Daftar Kuantitas dan Harga).

2.       Dibiayai dengan sumber dana APBN Murni/sebagian atau seluruhnya dibiayai dari PHLN.

 

D.      PENANDATANGANAN KONTRAK

Setelah SPPJ diterbitkan, pengguna jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari  setelah SPPJ dan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan sbb:

a.       Nilai jaminan dalam bentuk jaminan bank atau surety bond  sesuai ketentuan dokumen kontrak;

b.       Masa berlakunya jaminan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak s.d. 14   hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir sesuai ketentuan dokumen kontrak.

 

  1. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan diri  dg alasan yang tidak dpt diterima atau gagal untuk menandatangani  kontrak, maka  pengguna jasa membatalkan SPPJ, mencairkan jaminan penawaran dan penyedia jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

 

  1. Pengguna jasa dan penyedia jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak s.d. penandatanganan kontrak.

 

  1. Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memeriksa konsep surat perjanjian, meliputi substansi, bahasa/ redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar surat perjanjian.

 

  1. Banyak rangkap kontrak sesuai kebutuhan:

a.       Sekurang-kurangnya 2 kontrak asli dibubuhi materai;

b.       Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai.

 

  1. Kontrak di atas Rp.50 miliar  ditandatangani pengguna jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional atau ditetapkan dengan  keputusan Menteri.

BAB VI
PELAKSANAAN KONTRAK

 

 

A.      DIREKSI PEKERJAAN, DIREKSI TEKNIS, WAKIL PENYEDIA JASA, PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK DAN PANITIA PENERIMA PEKERJAAN

1.       Direksi pekerjaan pada umumnya dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain yg ditetapkan oleh pengguna jasa untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Direksi pekerjaan dapat mendelegasikan sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada penyedia jasa.

 

2.       Direksi teknis ditetapkan oleh pengguna jasa, yang terdiri dari konsultan  pengawas (supervisi), atau petugas kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

 

3.       Penyedia jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama penyedia jasa serta berdomisili di lokasi pekerjaan.

 

4.       Panitia peneliti pelaksanaan kontrak dapat dibentuk oleh pengguna jasa setelah kontrak ditandatangani, terdiri dari unsur-unsur:

a.       Perencanaan teknis;

b.       Pelaksanaan lapangan;

c.       Pengawasan lapangan;

d.       Administrasi kontrak;

e.       Terkait lainnya yang dipandang perlu (misalnya: keuangan, pengujian, dan atasan langsung).

 

5.       Tugas panitia peneliti pelaksanaan kontrak :

a.       Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar antara lain seperti: disain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain- lain yang dipandang perlu;

b.       Membuat berita acara hasil penelitian;

c.       Mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada pengguna jasa atas  penelitian tersebut butir a.

Panitia peneliti pelaksanaan kontrak bekerja atas permintaan pengguna jasa dan tugasnya berakhir setelah serah terima akhir pekerjaan.

 

  1. Panitia penerima pekerjaan diangkat oleh pengguna jasa terdiri dari unsur  kantor/satuan kerja/proyek/ bagian proyek, direksi teknis dan atasan langsung, untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan penyedia jasa.

Panitia penerima pekerjaan bekerja pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan akhir pekerjaan.

 

B.       WEWENANG DAN KEPUTUSAN PENGGUNA JASA

Pengguna jasa memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

 


C.      HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1.       Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

a.       Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yg dilaksanakan penyedia jasa.

b.       Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa.

c.       Melakukan perubahan kontrak.

d.       Menangguhkan pembayaran.

e.       Mengenakan denda keterlambatan.

f.        Membayar uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi.

g.       Menyerahkan seluruh/sebagian lapangan.

h.       Memberikan instruksi sesuai jadual.

i.         Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yg dilakukan pengguna jasa.

 

2.       Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa

a.       Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi.

b.       Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada).

c.       Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

d.       Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (laporan harian, mingguan dan bulanan) kepada pengguna jasa.

e.       Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa.

f.        Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

g.       Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa.

 

D.      RESIKO PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA

1.       Pengguna jasa dan penyedia jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko pengguna jasa  dan penyedia jasa.

2.       Resiko pengguna jasa

a.       Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta benda (di luar pekerjaan,  peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh:

1)          Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau

2)          Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh pengguna jasa atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh penyedia jasa.

b.       Resiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan, instalasi, dan bahan yang disebabkan karena disain atau disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa, keadaan kahar dan pencemaran/terkontaminasi limbah radio aktif/nuklir.

c.       Resiko yang terkait dengan kerugian atau kerusakan dari pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan sejak saat pekerjaan selesai sampai berakhirnya masa pemeliharaan, kecuali apabila:

1)      Kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan; atau

2)      Kejadian sebelum tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang bukan  tanggunggjawab pengguna jasa.

 

3.       Resiko penyedia jasa

Kecuali resiko-resiko pengguna jasa, maka penyedia jasa bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

 

E.       JAMINAN

1.       Jaminan Pelaksanaan

Penyedia jasa wajib menyerahkan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ sebelum penandatanganan kontrak.

Besarnya sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak. Masa berlakunya sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan 14 hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

 

2.       Jaminan Uang Muka

Pengguna jasa wajib membayar uang muka kepada penyedia jasa sejumlah tertentu sesuai ketentuan dokumen kontrak, setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan uang muka. Masa berlakunya sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

 

  1. Jaminan Pemeliharaan

Penyedia jasa dapat menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada pengguna jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan pengguna jasa wajib mengembalikan uang retensi. Besarnya jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan dokumen kontrak. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan 14  hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

 

  1. Jaminan pelaksanan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan dapat diserahkan oleh penyedia jasa dalam bentuk jaminan bank atau surety bond  kepada pengguna jasa. Bentuk jaminan harus menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen kontrak.

 

F.       ASURANSI

1.       Penyedia jasa harus menyediakan atas nama pengguna jasa dan penyedia jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir masa pemeliharaan, yaitu:

a.       Semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;

b.       Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;

c.       Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

 

2.       Besarnya masing-masing asuransi sesuai ketentuan dokumen kontrak.

 

G.      PERPAJAKAN

1.       Penyedia jasa harus mengetahui, memahami  dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan  tentang pajak yang berlaku  di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.

2.       Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak  yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.

 

H.      PEMBAYARAN

1.       Uang Muka

a.       Setelah kontrak ditandatangani, penyedia jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka dengan nilai sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, disertai rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

b.       Uang muka dapat diberikan setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak kepada usaha kecil/koperasi kecil dan setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak kepada selain usaha kecil.

c.       Pengguna jasa harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran uang muka paling lambat 7 hari setelah jaminan uang muka diterima dari penyedia jasa.

d.       Bentuk surat jaminan uang muka harus sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak dan harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri  Keuangan.

e.       Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diminta.

f.        Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pembayaran pekerjaan mencapai prestasi 100%.

g.       Untuk kontrak tahun jamak (multy years) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

 

2.       Prestasi Pekerjaan

a.       Sistem pembayaran prestasi hasil pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak (angsuran/termijn  atau bulanan/monthly certificate).

b.       Sistem sertifikat angsuran

1)      Setelah kemajuan hasil pekerjaan mencapai nilai prosentase tertentu sesuai ketentuan dokumen kontrak, penyedia jasa mengajukan laporan kemajuan hasil pekerjaan kepada direksi teknis dengan lampiran data pendukung.

2)      Kemajuan hasil pekerjaan harus mendapat penetapan direksi teknis selambat-lambatnya 5 hari setelah diterimanya laporan tsb berikut kelengkapan data pendukungnya.


c.       Sistem sertifikat bulanan

1)      Setiap tanggal 25 bulan yang bersangkutan, penyedia jasa mengajukan sertifikat bulanan kepada direksi teknis dengan lampiran data pendukung.

2)      Direksi teknis harus menetapkan selambat-lambat-nya 5 hari setelah diterimanya sertifikat bulanan tersebut berikut kelengkapan data pendukungnya.

d.       Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh direksi teknis. Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.

e.       Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

f.        Bila terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan prestasi hasil pekerjaan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran . Pengguna jasa dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari jumlah nilai tagihan.

g.       Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh direksi teknis. Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.

h.       Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

i.         Bila terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan prestasi hasil pekerjaan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran . Pengguna jasa dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% dari jumlah nilai tagihan.

 

3.       Penyesuaian Harga

a.       Hasil perhitungan penyesuaian harga  (untuk kontrak jangka panjang lebih dari 12 bulan) harus dituangkan dalam amandemen kontrak yang dibuat secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 bulan.

b.       Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.

 

  1. Ganti Rugi dan Kompensasi

a.       Sesuai ketentuan dokumen kontrak kepada penyedia jasa harus dituangkan dalam amandemen kontrak.

b.       Pembayaran dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. 

Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 hari harus  sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.

  1. Pengguna jasa harus sudah membayar selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 hari sejak penyedia jasa mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi teknis dan direksi pekerjaan. Apabila pengguna jasa terlambat membayar, maka dikenakan bunga keterlambatan pembayaran berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.

 

I.        PENYERAHAN LAPANGAN

1.       Pengguna jasa wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan kepada penyedia jasa sebelum diterbitkannya SPMK.

2.       Sebelum penyerahan lapangan, pengguna jasa bersama-sama penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset milik pengguna jasa yang akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.

3.       Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak. 

4.       Keterlambatan penyerahan seluruh/sebagian lapangan dapat mengakibatkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau kompensasi akibat kerugian penyedia jasa.

 

J.        SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

1.       Pengguna jasa harus menerbitkan SPMK segera setelah dilakukan serah terima lapangan, selambat- lambatnya 14   hari sejak tanggal  penandatanganan  kontrak.

2.       Dalam hal penerbitan SPMK sebelum kontrak ditandatangani (untuk penanganan darurat akibat bencana alam), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri.

3.       Dalam SPMK dicantumkan tanggal paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak.

 

K.       RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

(PRE CONSTRUCTION MEETING)

1.       Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 hari setelah SPMK, diikuti oleh direksi pekerjaan, direksi teknis, unsur perencanaan dan penyedia jasa.

2.       Untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan.

3.       Membahas :

a.       Pasal-pasal dalam dokumen kontrak, perihal:

1)          Asuransi pekerjaan;

2)          Pekerjaan tambah kurang;

3)          Penyelesaian perselisihan;

4)          Pemeliharaan pekerjaan;

5)          Kompensasi;

6)          Denda;

7)          Pemutusan kontrak;

8)          Dan lain-lain yang dinilai perlu.

b.       Tata cara penyelenggaraan pekerjaan, perihal:

1)          Organisasi kerja;

2)          Tata cara pengaturan pekerjaan;

3)          Jadual pelaksanaan pekerjaan;

4)          Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;

5)          Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan;

6)          Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;

7)          Penyusunan program mutu;

8)          Dan lain-lain yang dinilai perlu.

4.       Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita acara.

 

L.       PROGRAM MUTU

1.       Program mutu harus disusun oleh penyedia jasa dan disetujui oleh direksi lapangan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan.

2.       Program mutu sekurang-kurangnya berisi:

a.       Informasi mengenai pengadaan;

b.       Organisasi proyek pengguna jasa dan penyedia jasa;

c.       Jadual pelaksanaan pekerjaan;

d.       Prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e.       Prosedur instruksi kerja;

f.        Pelaksana kerja.

3.       Prosedur pelaksanaan tiap-tiap jenis pekerjaan meliputi :

a.       Standar pekerjaan,

b.       Prosedur kerja;

c.       Daftar inspeksi;

d.       Persyaratan testing.

4.       Prosedur instruksi kerja mencakup rincian minimal tentang :

a.       Urutan kegiatan pelaksanaan;

b.       Prosedur kerja untuk mengawali kegiatan;

c.       Pemantauan proses kegiatan;

d.       Pemeliharaan yang diperlukan;

e.       Penilaian hasil pekerjaan sesuai spesifikasi.

 

M.     PEMERIKSAAN LAPANGAN BERSAMA

1.       Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk rencana setiap kegiatan pekerjaan/mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal.

2.       Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak (spesifikasi teknis, gambar,  jenis pekerjaan, mata pembayaran, kuantitas), maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan kontrak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan amandemen kontrak. 

3.       Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap kegiatan pekerjaan/mata pembayaran terus dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayar setiap bulan/angsuran.

 

N.      PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN

1.       Apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka pengguna jasa bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:

a.       Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan;

b.       Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran;

c.       Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

2.       Nilai pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai harga kontrak awal.

3.       Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% dari kuantitas kontrak awal, maka harga satuan perubahan mata pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi harga.

4.       Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada pengguna jasa dan dilakukan negosiasi teknis dan harga berdasarkan analisa harga satuan dan harga satuan dasar penawaran.

5.       Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

 

O.      PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN

  1. Apabila diminta oleh pengguna jasa, penyedia jasa wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.
  2. Direksi teknis wajib menilai usulan biaya dan melaporkan kepada direksi pekerjaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7   hari.
  3. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan  harga satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga,  dan apabila menurut pendapat direksi pekerjaan bahwa kuantitas  pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan dokumen kontrak atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum  dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.
  4. Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada harga satuannya  dalam daftar kuantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari penyedia jasa merupakan harga satuan baru untuk perubahan pekerjaan  yang bersangkutan.
  5. Apabila usulan biaya dinilai tidak wajar, maka pengguna jasa  mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak   berdasarkan harga perkiraan pengguna jasa.
  6. Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dan  diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai ketentuan dokumen kontrak.
  7. Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

 

P.       AMANDEMEN KONTRAK

  1. Amandemen kontrak harus segera dibuat bila terjadi perubahan kontrak. 

Perubahan kontrak dapat  terjadi apabila:

a.       Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan;

b.       Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaaan;

c.       Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan.

  1. Prosedur pembuatan amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:

a.       Pengguna jasa segera memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak;

b.       Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7   hari. Pengguna jasa harus memberikan tanggapan atas usulan perubahan kontrak dari penyedia jasa selambat-lambatnya dalam waktu 7   hari;

c.       Atas usulan perubahan kontrak  dilakukan negosiasi teknis dan harga dan dibuat berita acara hasil negosiasi;

d.       Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

 

Q.      MOBILISASI

1.       Paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30   hari sejak diterbitkan SPMK.

2.       Antara lain meliputi:

a.       Mendatangkan peralatan-peralatan berat dan kendaraan-kendaraan;

b.       Mempersiapkan fasilitas lapangan untuk penyedia jasa meliputi kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;

c.       Mendatangkan alat-alat laboratorium,  alat-alat ukur dan peralatan lainnya;

d.       Mendatangkan personil-personil pelaksana.

3.       Mobilisasi peralatan dan personil pelaksana dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

 

R.      PELAKSANAAN PEKERJAAN

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian direksi pekerjaan:

1.       Itikad Baik

a.       Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya sesuai dengan hak dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen kontrak.

b.       Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

 

2.       Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari pengguna jasa.

 

  1. Hak Paten, Hak Cipta dan Merek

Apabila penyedia jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab penyedia jasa sepenuhnya dan pengguna jasa dibebaskan dari segala tuntutan oleh pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

 

  1. Gambar Kerja

Penyedia jasa harus membuat gambar kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan dan harus mendapat persetujuan direksi teknis, baik untuk pelaksanaan pekerjaan sementara maupun permanen.

 

  1. Personil

a.       Penyedia jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti  atau menugaskan personil lainnya yang disetujui oleh direksi pekerjaan. Direksi pekerjaan hanya akan menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemam-puan, dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.

b.       Apabila direksi pekerjaan meminta penyedia jasa untuk memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka penyedia jasa harus menjamin bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14   hari.

 

  1. Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan

Pengguna jasa, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia jasa harus mentaati prosedur pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

 

  1. Hari Kerja

a.       Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia jasa. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh pengguna jasa.

b.       Penyedia jasa harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

c.       Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan.

d.       Penyedia jasa harus memberitahukan kepada direksi teknis sebelum bekerja di luar jam kerja.

 

  1. Keselamatan Kerja

a.       Penyedia jasa bertanggungjawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai ketentuan dokumen kontrak.

b.       Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja wajib menerapkan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Peraturan Menteri tenaga kerja no. 05/Men/1996 tentang Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

c.       Setiap perusahaan wajib menerapkan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistim manajemen perusahaan (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

 

  1. Instruksi  Direksi Pekerjaan

Untuk keperluan pengaturan pekerjaan, direksi pekerjaan dapat menginstruksikan kepada penyedia jasa secara tertulis melalui surat atau buku harian. Penyedia jasa wajib melaksanakan semua instruksi direksi pekerjaan yang berkaitan dengan kontrak.

 

  1. Korespondensi

a.       Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.

b.       Korespondensi dapat dikirim langsung atau melalui pos, telex, kawat dan menggunakan bahasa sesuai ketentuan dokumen kontrak.

 

  1. Penemuan-Penemuan
    1. Semua benda yang memiliki nilai sejarah atau kekayaan yang secara tidak sengaja ditemukan di lapangan adalah menjadi hak milik negara.
    2. Penyedia jasa  wajib memberitahukan kepada direksi pekerjaan dan kepada pihak yang berwenang bila menemukan benda butir a.

 

  1. Laporan Hasil Pekerjaan

a.       Laporan harian

1.       Untuk keperluan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan penyedia jasa wajib membuat buku harian. Buku harian diisi oleh penyedia jasa dan diketahui oleh direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.

2.       Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh direksi teknis dan disetujui oleh direksi pekerjaan.

3.       Laporan harian berisi:

a)      Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;

b)      Jenis dan kuantitas bahan di lapangan;

c)       Jenis, kapasitas, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;

d)      Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e)      Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

f)        Perintah dan persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan;

g)      Perubahan disain, gambar kerja dan realisasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana;

h)      Foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan;

i)        Catatan lain yang dianggap perlu.

4.       Dari laporan harian harus dapat diperoleh informasi sebab-sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, penyediaan personil/ bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan keadaan cuaca buruk.

5.       Laporan harian dibuat sekurang-kurangnya dalam 3 rangkap untuk didistribusikan kepada:

a)      Asli untuk direksi pekerjaan;

b)      Tindasan pertama untuk penyedia jasa;

c)       Tindasan kedua untuk direksi teknis.

 

b.       Laporan mingguan

1)      Laporan mingguan  terdiri dari rangkuman laporan harian  dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu.

2)      Laporan mingguan dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh direksi teknis dan disetujui oleh direksi pekerjaan.

3)      Laporan mingguan dibuat sekurang-kurangnya dalam 3   rangkap untuk didistribusikan kepada:

a)      Asli untuk direksi pekerjaan;

b)      Tindasan pertama untuk penyedia jasa;

c)       Tindasan kedua untuk direksi teknis.

 

c.       Laporan bulanan

1)      Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan  dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.

2)      Laporan bulanan dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh direksi teknis dan disetujui oleh direksi pekerjaan.

3)      Laporan bulanan dibuat sekurang-kurangnya dalam 5 rangkap untuk didistribusikan kepada:

a)      Asli untuk direksi pekerjaan;

b)      Tindasan pertama untuk atasan pengguna jasa;

c)       Tindasan kedua untuk atasan langsung pengguna jasa;

d)      Tindasan ketiga untuk penyedia jasa;

e)      Tindasan keempat untuk direksi teknis.

 

d.       Laporan direksi teknis

1)      Direksi teknis wajib membuat laporan bulanan yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran, meliputi:

a)      Hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan;

b)      Hasil kualitas pekerjaan;

c)       Hasil perhitungan kuantitas pekerjaan;

d)      Foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan;

e)      Laporan lain yang dianggap perlu.

2)      Laporan direksi teknis dibuat sekurang-kurangnya dalam 4 rangkap untuk didistribusikan kepada:

a)      Asli untuk pengguna jasa; 

b)      Tindasan pertama  direksi pekerjaan;

c)       Tindasan kedua untuk atasan   pengguna jasa;

d)      Tindasan ketiga untuk atasan langsung pengguna jasa.

 

  1. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan

a.       Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak dihitung sejak tanggal  mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.   

b.       Pengguna jasa harus menerbitkan SPMK selambat- lambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan  kontrak.

c.       Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan SPMK, yaitu antara lain mendatangkan peralatan berat, kendaraan, alat laboratorium, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan mendatangkan personil. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

d.       Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan dokumen kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan  yang diterbitkan oleh direksi pekerjaan.

e.       Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada pengguna jasa, maka pengguna jasa melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan amandemen kontrak

 

  1. Pengawasan

Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, pengguna jasa diwakili oleh direksi teknis.

 

  1. Pengendalian Mutu dan Cacat Mutu

a.       Ada tiga tahap pengendalian mutu:

1)      Pengendalian mutu bahan baku (tanah, pasir, batu, semen, aspal, dll);

2)      Pengendalian mutu bahan olahan (campuran   beton, campuran aspal, dll);

3)      Pengendalian mutu pekerjaan terpasang (timbunan tanah, pondasi beton, lapisan hotmix, dll).

Pengendalian mutu wajib dilakukan oleh penyedia jasa selama pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak (spesifikasi teknis).

b.       Direksi teknis wajib memeriksa mutu hasil pekerjaan dan memberitahu penyedia jasa bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaan. Direksi teknis dapat memerintahkan penyedia jasa untuk menguji  hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacat mutu. 

c.       Apabila direksi teknis memerintahkan penyedia jasa untuk melaksanakan pengujian dan ternyata hasil pengujian memperlihatkan adanya cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab penyedia jasa. Apabila dari hasil pengujian tidak ditemukan cacat mutu, maka biaya pengujian dan per-baikan menjadi tanggungjawab pengguna jasa.

d.       Setiap kali pemberitahuan cacat mutu oleh direksi teknis, penyedia jasa harus memperbaiki dalam waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut. Apabila penyedia jasa tidak memperbaiki dalam waktu yang telah ditentukan, maka direksi pekerjaan dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki cacat mutu tersebut dengan biaya dibebankan kepada penyedia jasa.

e.       Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan pertama pekerjaan dan selama masa pemeliharaan. Penyerahan pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan dapat diperpanjang sampai cacat mutu selesai diperbaiki.

 

  1. Perkiraan Arus Uang (Cash Flow Forecast)

a.       Penyedia jasa wajib menyerahkan perkiraan arus uang sesuai dengan program kerja kepada direksi pekerjaan.

b.       Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka penyedia jasa wajib memperbaiki perkiraan arus uang  dan diserahkan kepada direksi pekerjaan.

 

  1. Penyedia Jasa Lainnya

Penyedia jasa harus bekerjasama dan menggunakan lapangan bersama-sama dengan penyedia jasa lainnya, petugas-petugas pemerintah, petugas-petugas utilitas dan pengguna jasa.

 

  1. Penilaian Pekerjaan

a.       Pengguna jasa harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

b.       Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

 

  1. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

a.       Apabila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka pengguna jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan pasal kontrak kritis sesuai ketentuan dokumen kontrak.

b.       Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh pengguna jasa, maka dikenakan ketentuan pasal kompensasi sesuai ketentuan dokumen kontrak.

c.       Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh keadaan kahar, maka butir a. dan b. tidak diberlakukan.

 

  1. Kontrak Kritis

a.       Kontrak dinyatakan kritis apabila:

1)      Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan ter-lambat lebih besar 15% dari rencana;

2)      Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan ter-lambat lebih besar 10% dari rencana.

b.       Penanganan kontrak kritis

1)      Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

a)      Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggara-kan SCM tingkat proyek.

b)      Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat proyek.

c)       Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan langsung yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan langsung.

d)      Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan.

e)      Pada setiap uji coba yang gagal, pengguna jasa harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

f)        Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2)      Kesepakatan tiga pihak

a)      Penyedia jasa masih bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan dokumen  kontrak.

b)      Pengguna jasa menetapkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia jasa.

c)       Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia jasa.

d)      Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung.

e)      Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan aman-demen kontrak.

 


  1. Percepatan

a.       Apabila pengguna jasa menginginkan agar penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka direksi pekerjaan  akan meminta usulan biaya yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bila pengguna jasa dapat menerima usulan biaya tersebut, maka rencana tanggal penyelesaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh  direksi pekerjaan dan penyedia jasa.

b.       Apabila pengguna jasa menerima usulan biaya untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan, maka usulan biaya tersebut ditambahkan  dalam harga kontrak dan diperlakukan sebagai perintah perubahan untuk diproses menjadi amandemen kontrak.

 

  1. Penundaan atas Perintah Pengguna Jasa

a.       Pengguna jasa  dapat memerintahkan penyedia jasa untuk  menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.

b.       Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dan perintah perubahan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi.

 

  1. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

a.       Dapat diberikan oleh pengguna jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk:

1)      Pekerjaan tambah;

2)      Perubahan disain;

3)      Keterlambatan yang disebabkan oleh pengguna jasa;

4)      Masalah yang timbul di luar kendali penyedia jasa;

5)      Keadaan kahar.

b.       Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada pengguna jasa. Pengguna jasa menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan direksi teknis untuk meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu.

c.       Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka pengguna jasa dapat menyetujui/tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan.

d.       Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus dituangkan di dalam amandemen kontrak.

e.       Perhitungan penyesuaian harga sesuai ketentuan dokumen kontrak didasarkan atas amandemen kontrak.

 

  1. Kerjasama antara Penyedia Jasa dan Sub Penyedia Jasa

a.       Penyedia jasa golongan non usaha kecil wajib bekerjasama dengan penyedia jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrak-kan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

b.       Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh pengguna jasa dan tetap menjadi tanggungjawab penyedia jasa.

c.       Pengguna jasa mempunyai hak intervensi atas pelaksanaan sub kontrak meliputi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran kepada sub penyedia jasa.

  1. Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil

a.       Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

b.       Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka:

1)          Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan penyedia jasa usaha kecil/koperasi kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

2)          Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;

3)          Penyedia jasa yang ditunjuk tetap bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan;

4)          Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 tahun.

c.       Penyedia jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sesuai ketentuan  dalam Undang-Undang  No. 9 Tahun 1995 Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 yaitu sebagai berikut:

a)          Barang siapa dengan maksud untuk meng-untungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar;

b)          Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas adalah tindak pidana kejahatan;

c)           Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1)  dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang.

 

  1. Keadaan Kahar

a.       Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam dokumen kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

b.       Yang digolongkan keadaan kahar adalah:

1.       Peperangan;

2.       Kerusuhan;

3.       Revolusi;

4.       Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;

5.       Pemogokan;

6.       Kebakaran;

7.       Gangguan industri lainnya.

c.       Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d.       Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.

e.       Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan  yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.

f.        Bila terjadi keadaan kahar, maka penyedia jasa memberitahukan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya dalam waktu 14   hari setelah terjadinya keadaan kahar.

g.       Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia jasa memberitahukan kepada pengguna jasa bahwa keadaan telah kembali  normal  dan  kegiatan  dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:

1)      Jangka waktu pelaksanaan  yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;

2)      Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, penyedia jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan   dalam dokumen kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati;

3)      Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan pasal pemutusan kontrak dalam dokumen kontrak. 

 

  1. Peringatan Dini

a.       Penyedia jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada direksi pekerjaan melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Direksi pekerjaan melalui direksi teknik dapat meminta penyedia jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan penyedia jasa sesegera mungkin.

b.       Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan direksi pekerjaan melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.

c.       Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

 

  1. Rapat Pelaksanaan

a.       Direksi pekerjaan, direksi teknik dan penyedia jasa dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini butir 27.

b.       Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan butir a.

c.       Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil  ditetapkan oleh direksi pekerjaan secara tertulis.

 

  1. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

a.       Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

b.       Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam dokumen kontrak.

Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna jasa wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan  kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

c.       Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai butir e.

d.       Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan  maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :

1)      Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :

a.       Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara;

b.       Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa;

c.       Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2  tahun.

2)      Pengguna jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.       Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa

Sekurang-kurangnya 30 hari setelah pengguna jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pengguna jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

1)      Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK;

2)      Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam  melaksanakan SCM;

3)      Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran sesuai ketentuan dokumen kontrak;

4)      Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;

5)      Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;

6)      Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;

7)      Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada pengguna jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna jasa;

8)      Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf 1)  sampai 8)  diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.

Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf 1)  sampai 7)  penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 tahun.

 

f.        Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa

Sekurang-kurangnya 30 hari setelah penyedia jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada pengguna jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

1)      Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat melaksanakan  pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;

2)      Pengguna jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

 


g.       Prosedur pemutusan kontrak

Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak,  sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus:

1)      Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;

2)      Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pengguna jasa;

3)      Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai  oleh pengguna jasa.

 

h.       Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan butir e., pengguna jasa tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan butir f., selain  pembayaran tersebut di atas pengguna jasa harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.

 

i.         Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak,  penyedia jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.

 

  1. Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa

Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan fasilitas   milik penyedia jasa, dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa bila terjadi pemutusan kontrak oleh pengguna jasa.

  1. Penyelesaian Perselisihan

a.       Penyelesaian perselisihan dapat melalui:

1)      Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;

2)      Pengadilan.

b.       Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam ketentuan dokumen kontrak.

c.       biaya untuk penyelesaian perselisihan  ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.

 

  1. Penyesuaian Harga

Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak sebagai berikut:

a.       Persyaratan penggunaan rumus penyesuaian harga:

1)      Penyesuaian harga diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 bulan dan diberlakukan mulai bulan pertama pelaksanaan pekerjaan;

2)      Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan biaya umum (overhead) sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga;

3)      Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh direksi pekerjaan. Jenis pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan penyedia jasa, penyesuaian harga satuan menggunakan indeks harga sesuai jadual pelaksanaan pekerjaan.

4)      Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks harga dari negara asal barang tersebut.

 

b.       Rumusan penyesuaian harga satuan:

 


Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + …… )

 

Hn              =    Harga satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

Ho              =    Harga satuan pada saat penyusunan harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran)

a                =    Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15

b, c, d         =    Koefisien komponen harga satuan seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb. Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00

Bn, Cn, Dn   = indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan

Bo, Co, Do   =    indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran)

Catatan    :

1)      Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis.

2)      Penetapan koefisien komponen harga satuan dilakukan oleh Menteri.

 

c.       Rumusan penyesuaian nilai kontrak:

 


Pn   = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ... dst

 

Pn     =    Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan

Hn    =    Harga satuan baru setelah dilakukan penye-suaian harga menggunakan rumusan penye-suaian harga satuan

Vi     =    Volume pekerjaan yang dilaksanakan

 

  1. Denda dan Ganti Rugi

a.       Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna jasa, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan dokumen kontrak.

b.       Besarnya denda kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰   dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

c.       Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pengguna jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap    nilai    tagihan   yang  terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dokumen kontrak.

d.       Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dokumen kontrak.

 

  1. Kompensasi

a.       Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa bila dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut:

1)          Penyedia jasa belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan, karena pengguna jasa tidak menyerahkan seluruh/sebagian lapangan kepada penyedia jasa;

2)          Pengguna jasa tidak memberikan gambar, spesifikasi, atau instruksi sesuai jadual yang telah ditetapkan;

3)          Pengguna jasa memodifikasi atau mengubah jadual yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

4)          Pengguna jasa terlambat melakukan pembayaran;

5)          Pengguna jasa menginstruksikan untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan pekerjaan;

6)          Pengguna jasa menolak sub penyedia jasa tanpa alasan yang wajar;

7)          Keadaan tanah ternyata jauh lebih buruk dari informasi termasuk data penyelidikan tanah (bila ada) yang diberikan kepada peserta lelang;

8)          Penyedia jasa lain, petugas pemerintah, petugas utilitas atau pengguna jasa tidak bekerja sesuai waktu yang ditentukan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dan/atau biaya tambah bagi penyedia jasa.

9)          Dampak yang menimpa/membebani penyedia jasa diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang menjadi resiko pengguna jasa.

10)       Pengguna jasa menunda berita acara penyerahan pertama pekerjaan dan/atau berita acara penyerahan akhir pekerjaan. 

11)       Pengguna jasa memerintahkan penundaan pekerjaan.

12)       Kompensasi lain sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak. 

b.       Penyedia jasa dapat  meminta kompensasi  biaya dan/atau  waktu pelaksanaan.

 

  1. Penangguhan Pembayaran

a.        Apabila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pengguna jasa memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis. 

b.        Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan penyedia jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan  dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penang-guhan pembayaran. 

 

  1. Serah Terima Pekerjaan

a.       Pengguna jasa membentuk panitia penerima pekerjaan yang terdiri dari unsur atasan langsung, pengguna jasa dan direksi teknis.

b.       Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna jasa untuk penyerahan pertama pekerjaan.

c.       Pengguna jasa memerintahkan panitia penerima pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia jasa wajib menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia penerima pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai ketentuan dokumen kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pertama pekerjaan.

d.       Setelah penyerahan pertama pekerjaan pengguna jasa membayar sebesar 100% dari nilai kontrak dan penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.

e.       Penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi hasil pekerjaan tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

f.        Setelah masa pemeliharaan berakhir penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada peng-guna jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan.

g.       Pengguna jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia jasa melaksanakan semua  kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa oleh panitia penyerahan pekerjaan dan telah dibuat berita acara penyerahan akhir pekerjaan.

h.       Setelah penyerahan akhir pekerjaan pengguna jasa wajib mengembalikan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan.

i.         Apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka pengguna jasa berhak mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor pada Kas Negara, penyedia jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 tahun.

 

  1. Perhitungan Akhir

Penyedia jasa wajib mengajukan kepada direksi pekerjaan perhitungan terinci mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepadanya sesuai ketentuan dokumen kontrak sebelum penyerahan pertama pekerjaan. Pengguna jasa harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran akhir  paling lambat 7 hari setelah perhitungan pembayaran akhir disetujui oleh direksi teknis.

 

  1. Penyesuaian Biaya

a.       Harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian biaya.

b.       Penyesuaian biaya harus mengikuti  peraturan yang berlaku, termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

 

  1. Gambar Pelaksanaan

a.       Penyedia jasa harus menyerahkan kepada direksi pekerjaan gambar pelaksanaan (as built drawing) paling lambat 14   hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan.

b.       Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar pelaksanaan, maka pengguna jasa dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dokumen kontrak. 

c.       Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan, maka pengguna jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai ketentuan dokumen kontrak.

 

  1. Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan

a.       Penyedia jasa wajib memberikan pedoman  kepada pengguna jasa tentang pengoperasian dan pemeliharaan.

b.       Apabila penyedia jasa tidak melakukan butir a., maka pengguna jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai ketentuan dokumen kontrak.

 

  1. Pengambilalihan

Pengguna jasa akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 7 hari setelah diterbitkan berita acara serah terima akhir pekerjaan.

 

 

  1. Kegagalan Bangunan

a.       Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan paling lama 10 tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan dalam dokumen kontrak.

b.       Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi)  sesuai  ketentuan dokumen kontrak.