:: Artikel SDA ::
 

 

“PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR”


Robert J. Kodoatie
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNDIP

Disampaikan dalam “Sosialiasasi Pengelolaan Sumber Daya Air” diselenggarakan pada Hari Kamis, 9 Desember 2004, Balai Sasana Widya Praja Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah

 

AIR DI BUMI KITA

  • Hanya 2.5% yang berupa air tawar.
  • Cuma < 1% yg dapat dimanfaatkan dg biaya rendah, yaitu: air di danau, sungai, waduk dan sumber air tanah dangkal.
  • Diperlukan upaya bersama untuk mempertahankan keberadaannya untuk kelangsungan kehidupan dan peradaban sekarang dan yg akan datang.
 

 
GARIS BESAR SUBSTANSI UU No.7/2004 tentang SDA
 
1.
Cakupan Air diperluas = UU 11/1974 + air laut yg berada di darat. (Ps 1)
2.
Substansi pengaturan lebih komprehensif, meliputi DOMAIN pengelolaan (konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian & penanggulangan daya rusak air) dan PROSES pengelolaannya.
3.
Menegaskan hak dan peran masyarakat dalam keseluruhan proses pengelolaan SDA. (Ps 11 ay 3, Ps 41 ay 3- 4, Ps 62, Ps 64 ay 5, Ps 75 ay 2- 3, Ps 82- 84)
4.
Menyatakan bahwa air untuk KEBUTUHAN POKOK adalah HAK SETIAP ORANG yg dijamin oleh Negara. (Ps 5, Ps 8 ay 1, Ps 16 huruf h, Ps 29 ay 3, Ps 80 ay 1)
5.
Hak Guna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat, serta kpd pemegang Izin mendapat jaminan pemerintah. (Ps 8-9)
6.
Mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas SDA. (Ps 6)
7.
Pola dan Rencana Pengelolaan SDA didasarkan atas Wilayah Sungai (Ps 11 ay 2), implementasi penggelolaannya dapat dilakukan multi instansi dan multi daerah secara terkoordinasi. (Ps 26 ay 4)
8.
Asas keterbukaan diakomodasi dalam SISTEM KOORDINASI PENGELOLAAN SDA di tk. Nasional, tk. Propinsi, tk. Kab/Kota dan Wilayah Sungai. (Bab XII)
9.
Mempertegas batas tanggung jawab pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (otonomi daerah). (Bab II )
10.
Mengadopsi prinsip pelimpahan wewenang kepada pemerintah di bawahnya, penyerahan wewenang kepada pemerintah di atasnya. (Ps 18-19)
11.
Mempertegas kewajiban dan tanggungjawab pengelola SDA. (Ps 19 ay 2, Ps 29 ay 5, Ps 55 ay 1, Ps 56, Ps 57 ay 2, Ps 61 ay 4, Ps 67 ay 3, Ps 74 ay 3, Ps 90, Ps 91)
12.
Sumber daya air berfungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras untuk melindungi kepentingan penduduk yg berkemampuan ekonomi lemah. (Ps 4, Ps 26 ay 2, Ps 26 ay 7, Ps 80)
13.
Mengadopsi prinsip penggunaan air hujan, air permukaan dan air tanah secara conjunctive. (Ps 26 ay 5)
14.
Menekankan asas keseimbangan antara upaya pendayagunaan dengan konservasi, termasuk pemberian sistem insentif kepada pelaku konservasi. (Ps 11 ay 4, Ps 77 ay 1 dan 2)
15.
Mengatur prinsip pemanfaat dan pencemar membayar (kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat) sebagai instrumen untuk berhemat air, yg nilainya disesuaikan dg kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan jenis penggunaannya. (Ps 26 ay 7, Ps 77, Ps 78 ay 1, Ps 80)
16.
Memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bid. SDA. (Ps 73)
17.
Mengatur pengelolaan sistem informasi SDA. (Bab VIII)
18.
Mengatur pengusahaan SDA secara lebih ketat. (Ps 26 ay 3, Ps 45, Ps 46, Ps 47, Ps 48, Ps 49).
19.
Mengakomodasi penyelesaian sengketa dan gugatan masyarakat. (Bab XIV)
20.
Memperhatikan perkembangan lingkungan global, a.l. tentang pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai lintas negara. (Ps 13 ay 3, Ps 14, Ps 49)
 
 

 
Pengelolaan Sumber Daya Air

Definisi (UU SDA No 7 tahun 2004) :

upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
 
 

Aspek Pengelolaan SDA


 
Batasan Pengertian Istilah
   
1.
KONSERVASI: upaya MEMELIHARA KEBERADAAN, serta KEBERLANJUTAN KEADAAN, SIFAT, dan FUNGSI SDAir agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yg memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. (pasal 1 angka 18)
2.
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR: upaya PENATAGUNAAN, PENYEDIAAN, PENGGUNAAN, PENGEMBANGAN, dan PENGUSAHAAN SDAir secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna. (pasal 1 angka 20)
3.
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR: upaya untuk MENCEGAH, MENANGGULANGI, serta melakukan PEMULIHAN kerusakan kualitas lingkungan yg disebabkan oleh daya rusak air. (pasal 1 angka 19)
4.
DAYA RUSAK AIR: daya air yang dapat merugikan kehidupan. (pasal 1 angka 21)
   

 
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
     
PASAL-PASAL MENGENAI PENDAYAGUNAAN SDA
1. Pasal 26 Pendayagunaan SDA
2. Pasal 27 Penatagunaan SDA
3. Pasal 28 Peruntukan air pada Sumber air
4. Pasal 29-31 Penyediaan SDA
5. Pasal 32-33 Penggunaan SDA
6. Pasal 34-44 Pengembangan SDA
7. Pasal 45-49 Pengusahaan SDA
     

 
PENDAYAGUNAAN SDA (1/1)
     
1. Dilakukan melalui kegiatan:
  Penatagunaan,
  Penyediaan
  Penggunaan,
  Pengembangan, dan
 
Pengusahaan SDA dengan mengacu pada pola pengelolaan SDA yang ditetapkan pada setiap sungai
     
2. Ditujukan untuk:
  Memanfaatkan SDA secara berkelanjutan,
  Mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
     
3. Pendayagunaan sumber daya air dikecualikan
  pada kawasan suaka alam dan
  kawasan pelestarian alam.
     

     
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN SDA (2/2)
     
1. Pendayagunaan SDA diselenggarakan secara:
  Terpadu dan adil antar sektor atau antar wilayah, maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerjasama
     
2. Didasarkan pada:
  Air hujan,
  Air permukaan,
  Air tanah dgn mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
     
3. Setiap orang WAJIB mengunakan air se-HEMAT mungkin
     
4. Pendayagunaan SDA dilakukan dengan:
  Mengutamakan fungsi sosial guna mewujudkan keadilan
 
Memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa pengelolaan SDA, dan
  Melibatkan peran masyarakat
     

     
A. Penatagunaan SDA
  Dimaksudkan untuk:
  menetapkan Zona Pemanfaatan Sumber Air
  peruntukan air pada sumber air
     
    ZONA PEMANFAATAN SUMBER AIR
    Zona ini digunakan sebagai acuan untuk:
   
Penyusunan atau perubahan RTRW
Rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai yang bersangkutan.
   
Penetapan zona pemanfaatan sumber air dilakukan dengan:
mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya
menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis
memperhatikan ruang sumber air yg dibatasi oleh garis sempadan sumber air
memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan
melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan dan
memperhatikan fungsi kawasan
   
PENETAPAN PERUNTUKAN AIR
penetapan peruntukan air pada sumber air adalah pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutunya, misalnya mengelompokkan penggunaan sungai ke dalam beberapa ruas menurut beberapa jenis golongan penggunaan air untuk keperluan air baku untuk rumah tangga, pertanian, dan usaha industri.

Pelaksanaannya pada tiap daerah dilaksanakan dengan memperhatikan:
Daya dukung sumber air
Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya
Perhitungan dan proyeksi kebutuhan SDA
Pemanfaatan air yang sudah ada.
   
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya
   
     

     
B. Penyediaan Sumber Daya Air
  Dimaksudkan untuk:
 
memenuhi kebutuhan air dan daya air
 
memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas
 
Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 
Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan
 
Penyediaan sumber daya air direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
 
Pemerintah/Pemda dapat mengambil tindakan penyediaan SDA untuk: memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan, dan Keadaan setempat.
     

     
C. Penggunaan Sumber Daya Air
  Ditujukan untuk:
  pemanfaatan sumber daya air, dan
  prasarananya sebagai media dan/atau materi
  Pelaksanaannya sesuai dengan:
 
penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan
     
  Penggunaan air untuk:
  memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana SDA harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan
  Apabila dalam penggunaannya menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan WAJIB mengganti kerugian
  Setiap orang/badan usaha dalam penggunaan air berupaya menggunakannya secara: daur ulang dan menggunakan kembali air
    Dalam keadaan memaksa (bersifat darurat), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk:
   
kepentingan konservasi, (misal: penggelontoran sumber air di perkotaan dg tingkat pencemaran sangat tinggi)
persiapan pelaksanaan konstruksi, (misal: mengatasi kerusakan mendadak pada prasarana SDA)
pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air. (misal: pemenuhan kebutuhan air minum saat kekeringan)
     

     
D. Pengembangan Sumber Daya Air
 
Ditujukan untuk:
 
Peningkatan kemanfaatan fungsi SDA guna memenuhi kebutuhan air baku untuk: rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya (kegiatan konstruksi)
 
Pelaksanaan pengembangan SDA tanpa harus merusak lingkungan
 
 
Diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan SDA dan RTRW yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  Daya dukung SDA
  Kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat
  Kemampuan pembiayaan, dan
  Kelestarian keanekaragaman hayati dalam SDA
 
Pelaksanaannya dilakukan melalui konsultasi publik, dengan tahapan survei, investigasi, perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi.
 
Potensi dampak yang mungkin timbul akita pelaksanaan pengembangan SDA harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap perencanaan
     
  Jenis Pengembangan SDA
  Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Yang dimaksud dengan sumber air permukaan lainnya, antara lain, situ, embung, ranu, waduk, telaga. dan mata air (spring water).
  Air tanah pada cekungan air tanah
  Air hujan
  Air laut yang berada di darat
     
 
Air Permukaan
  Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan
     
  Air Tanah
 
merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.
 
Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah
     
  Air Hujan
 
Pengembangan Fungsi Dan Manfaat Air Hujan
 
Dilakukan dengan mengembangkan Teknologi Modifikasi Cuaca
 
Teknologi Modifikasi Cuaca : upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca
 
Pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca dapat dilaksanakan oleh Badan usaha dan perseorangan setelah memperoleh izin dari Pemerintah.
     
  Air Laut
  Pengembangan Fungsi Dan Manfaat Air Laut
  Dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup, untuk keperluan usaha tambak dan sistem pendinginan mesin.
  Badan usaha dan perseorangan dapat melakukan usaha pengembangan air laut setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
     
  Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga
 
Dilakukan dengan mengembangkan sistem penyediaan air minum
 
Menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 
Penyelenggaranya : Badan usaha miliki negara dan atau badan usaha milik daerah. Dapt melibatkan Kopersi, badan usaha swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya.
 
Tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum:
 
terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau
 
tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan dan
 
meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum
     
 
Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi
     
 
Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.
     
     
  Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Pertanian
  Dilakukan dengan Pengembangan Sistem Irigasi
  Pengembangan Sistem Irigasi (primer dan sekunder) merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dengan ketentuan:
   
Lintas provinsi > Pemerintah
Lintas Kabupaten/Kota >Pemerintah Provinsi
Utuh pada satu kabupaten/kota > Pemerintah Kabupaten/Kota ybs
   
 
Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air, dengan kewenangan dan tanggung jawab tetap pada pemerintah
 
Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, atas supervisi pemerintah dan melibatkan masyarakat.
     
  Pengembangan Sda Utk Industri & Pertambangan
 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi
     
  Pengembangan Sda Utk Keperluan Ketenagaan
 
Keperluan ketenagaan misalnya menggunakan air sebagai penggerak turbin pembangkit listrik atau sebagai penggerak kincir.
 
dilakukan untuk memenuhi keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut.
 
memenuhi keperluan sendiri adalah penggunaan tenaga yang dihasilkan hanya dimanfaatkan untuk melayani dirinya sendiri/kelompoknya sendiri, sedangkan untuk diusahakan lebih lanjut adalah penggunaan tenaga yang dihasilkan tidak hanya untuk keperluan sendiri tetapi dipasarkan kepada pihak lain
     
  Pengembangan Sda Air Utk Perhubungan
  Dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya.
 
Contoh Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan antara lain untuk media transportasi misalnya untuk lalu lintas air dan pengangkutan kayu melalui sungai
     

     
E. Pengusahaan Sumber Daya Air
 
Diselenggarakan dgn memperhatikan fungsi sosial & kelestarian lingkungan hidup
 
Pengusahaan SDA permukaan yang meliputi satu SWS hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara keduanya.
 
Pengusahaan SDA permukaan yang meliputi satu wilayah sungai adalah pengusahaan pada seluruh sistem sumber daya air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan mulai dari hulu sampai hilir sungai atau sumber air ybs.
 
Pengusahaan SDA lainnya dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha pemerintah (bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai) atau swasta berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 
Bentuk-Bentuk Pengusahaan, hrs sesuai persyaratan dalam perizinan:
   
penggunaan air pada suatu lokasi
pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu (wisata air, olahraga arung jeram, atau lalu lintas air)
pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu (penggerak turbin pembangkit listrik atau sebagai penggerak kincir)
   
     
     
  Pengaturan dan Penetapan Alokasi Air Pada Sumber Air
 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan SDA oleh badan usaha atau perseorangan.
 
Alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi
 
Alokasi air untuk pengusahaan SDA didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan, dengan tetap memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
 
Alokasi air untuk pengusahaan ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
 
Jika rencana pengelolaan SDA belum ditetapkan, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara (alokasi yang dihitung berdasarkan perkiraan debit andalan dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna air yang sudah ada.
     

 
Pengawasan Mutu Pelayanan
 
Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas :
 
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air dan
 
badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air
     
 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi (menyerap, mempelajari dan mendalami objek pengaduan dan merespon secara proporsional/wajar) pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan.
 
Badan usaha dan perseorangan WAJIB ikut serta melakukan kegiatan konservasi SDA dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya
 
Rencana pengusahaan SDA dilakukan melalui konsultasi publik
 
Pengusahaan SDA diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah
   
   
  Bersambung .....