:: Artikel SDA ::
 
 


KONSERVASI SUMBERDAYA AIR DALAM UU NO. 7/ 2004


DISAMPAIKAN PADA :
SOSIALISASI UU NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
BALAI DIKLAT PROP. JATENG, 9 DESEMBER 2004

OLEH :
Dr. Ir. Suharyanto, MSc.
Sekretaris Program Doktor Teknik Sipil
Pascasarjana Universitas Diponegoro

 

 
POINTERS MENKO KESRA PADA HARI AIR SEDUNIA 2004
   
1.
Hampir 75% kejadian bencana di dunia berkaitan dengan cuaca dan iklim, banjir dan tanah longsor merupakan penyebab bencana alam terbesar
2.
Selama 1990-2001 terjadi lebih dari 2200 kejadian bencana yang berkaitan dengan air (water related disasters) di dunia. Bencana tersebut terjadi di Asia (39%) dan di Afrika (29%)
3.
Bencana-bencana yang terkait dengan air terdiri dari : Banjir (50%), epidemi (29%), kekeringan (11%), dan kelaparan (2%)
4.
Korban jiwa karena banjir tercatat 15% dari bencana alam, karena kelaparan 42%
5.
Di Indonesia, kejadian bencana selama 1998-2003 tercatat : Banjir 405 kali (35%) dan
dan kekeringan 167 kali (28%)
6.
Dampak bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan :
 
a.
korban bencana banjir dan tanah longsor 2001-April 2004 : 671 meninggal 228 hilang, dan 672.525 mengungsi
 
b.
kerusakan harta benda : 169.851 rumah, 7.014 Fasos + Fasum, 1.618 km jalan
7.
Penyebab “KERUSAKAN LINGKUNGAN”
8.
Laju kerusakan Hutan : 1,6 s/d 2 Juta Ha per tahun (sampai tahun 2003, tercatat 43 Juta Ha hutan dalam keadaan kritis)
9.
Salah satu upaya : Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)
10.
Sasaran :dalam 5 tahun : Penghijauan seluas 3 Juta Ha. (dalam tahun 2003 : baru 300.000 Ha di 29 DAS)
   

 
Air di Bumi Kita
   
1. Hanya 2,5% yang berupa air tawar
2. Hanya 1,0% yang dapat dimanfaatkan dengan biaya rendah (air danau, air sungai, waduk, air tanah dangkal.
3. Sisanya (97,5%) berupa air asin/laut.

DIPERLUKAN UPAYA BERSAMA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEBERADAANNYA,
UNTUK KELANGSUNGAN KEHIDUPAN DAN PERADABAN SEKARANG
SAMPAI YANG AKAN DATANG



 
9 NEGARA TERKAYA AIR
(km3/Th)
 
10 NEGARA TERMISKIN AIR (m3/Th/Jiwa)
1 BRAZIL
5.670
  1 MALTA
50
2 RUSSIA
3.904
  2 QATAR
62,50
3 CHINA
2.880
  3 BAHAMA
87
4 CANADA
2.856
  4 BAHRAIN
119
5 INDONESIA
2.530
  5 YAMAN
126
6 USA
2.478
  6 SAUDI ARABIA
191
7 INDIA
1.550
  7 LIBYA
194
8 COLOMBIA
1.112
  8 UAE
231
9 ZAIRE
1.020
  9 SINGAPORE
234
      10 JORDAN
313
Sumber : Water Resources Institute, 1991      
       
Ketersediaan air per kapita di dunia (m3/th/jiwa)
-  Rata-rata
600
     
- Minimum
50
     
- Maksimum
20.000
     


 

URGENSI DIADAKAN PENGATURAN


SISI KEBUTUHAN :
1. Jumlah penduduk selalu meningkat
2. Peningkatan aktivitas dan kebutuhan ekonomi serta sosial budaya

SISI KETERSEDIAAN :
1. Ketersediaan air relatip tetap, atau bahkan menurun
2. Kualitas air cenderung menurun

Air dan Sumber-sumber Air PERLU DILINDUNGI DAN DIJAGA KELESTARIANNYA
Agar Dapat DI-DAYA-GUNAKAN secara berkelanjutan


 
KERANGKA PIKIR PERUBAHAN UU NO. 11/1974
 
 
   

KRONOLOGI PENYUSUNAN RUU SDA
 
 
 

PROSES PEMBAHASAN HINGGA MENJADI UU SUMBER DAYA AIR
 

 

 

KERANGKA SUBSTANSI PENGATURAN
 
 

SISTEMATIKA UU NO. 7/2004 tentang SUMBER DAYA AIR
       
Bab
Uraian
Jml Pasal
Pasal … s/d Pasal …
1
Ketentuan Umum
12
1
12
2
Wewenang & Tanggung Jawab
7
13
19
3
Konservasi Sumber Daya Air
6
20
25
4
Pendayagunaan Sumber Daya Air
25
26
50
5
Pengendalian Daya Rusak Air
8
51
58
6
Perencanaan, O & P
4
59
62
7
Pelaksanaan Konstruksi
2
63
64
8
Sistem Informasi Sumber Daya Air
5
65
69
9
Pemberdayaan & Pengawasan
7
70
76
10
Pembiayaan
5
77
81
11
Hak, Kewajiban, & Peran Masyarakat
3
82
84
12
Koordinasi
3
85
87
13
Penyelesaian Sengketa
2
88
89
14
Gugatan Masyarakat & Organisasi
3
90
92
15
Penyidikan
1
93
-
16
Ketentuan Pidana
3
94
96
17
Ketentuan Peralihan
2
97
98
18
Ketentuan Penutup
2
99
100
   

100
         

SISTEMATIKA UU No. 11/1974
BAB I PENGERTIAN      
BAB II FUNGSI      
BAB III HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG      
BAB IV PERENCANAAN DAN PERENCANAAN TEKNIS    
BAB V PEMBINAAN      
BAB VI PENGUSAHAAN      
BAB VII EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN      
BAB VIII PERLINDUNGAN      
BAB IX PEMBEAYAAN      
BAB X KETENTUAN PIDANA      
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN      
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
     
 
Total : 17 pasal
   

 

 
PASAL 20: KONSERVASI SUMBERDAYA AIR
   
1. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air.
2. Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
3. Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.
 


KEGIATAN :
   
1. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air
2. Pengawetan Air
3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
   
Dengan mengacu pada pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap Wilayah Sungai dan menjadi Acuan dalam Perencanaan Tata Ruang
 
TUJUAN
   
1.
Keberadaan sumber daya air yaitu terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya
2.
Daya dukung sumber daya air : kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
3.
Daya tampung air dan sumber air : kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya
   

 
PASAL 21 PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
   
1.
Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
2.
Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
a.
pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
b.
pengendalian pemanfaatan sumber air;
c.
pengisian air pada sumber air;
d.
perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
e.
pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
f.
pengaturan daerah sempadan sumber air;
g.
rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
h
pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
3.
Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
4.
Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.
5.
Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
 

 

   

 
PASAL 22. PENGAWETAN AIR
   
1.
Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaat.
2.
Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a.
menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
b.
menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif dan/atau;
c.
mengendalikan penggunaan air tanah
3.
Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
     
     

 
PASAL 23. PENGELOLAAN KUALITAS
   
1.
Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
2.
Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
3.
Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
4.
Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
     
     

 
PASAL 24
 
Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.
 

 
PASAL 25
 
1.
Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
2.
Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3.
Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
   
   

 
Pasal-Pasal yang perlu ditindak-lanjuti dengan PP
         
No
Bab
Pasal
Uraian
No
I
Ketentuan Umum
7
Penjelasan hak guna
1
   
8
Hak guna tanpa izin untuk perorangan & pertanian
2
   
9
Hak guna kepada perseorangan atau badan usaha
3
   
11
Pola PSDA disusun oleh semua stakeholders
4
   
12
Air permukaan dan air tanah
5
         
II
Wewenang & Tanggung Jawab
13
Kriteria wilayah sungai & cekungan air tanah
6
         
III
Konservasi Sumber Daya Air
21
Perlindungan dan pelestarian
7
 
22
Pengawetan air
8
 
23
Pengelolaan kualitas
9
 
25
Pelaksanaan konservasi
10
 
 
IV
Pendayagunaan Sumber Daya Air
27
Zona pemanfaatan dan peruntukan sumber air
11
   
28
Penetapan peruntukan air
12
   
29
Penyediaan sumber daya air
13
   
30
Pelaksanaan penyediaan sumber daya air
14
   
32
Penggunaan sumber daya air
15
   
36
Pengembangan sungai, rawa dan danau
16
   
37
Air tanah
17
   
38
Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan
18
   
39
Pengembangan fungsi dan manfaat air laut
19
   
40
Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga
20
   
41
Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian
21
   
42
Pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan
22
   
43
Pengembangan sumber daya air untuk keperluan ketenagaan
23
   
44
Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan
24
   
45
Pengusahaan sumber daya air
25
   
47
Pengawasan mutu pelayanan
26
   
48
Syarat pengusahaan sda
27
   
50
Pengusahaan sumber daya air
28
         
V.
Pengendalian Daya Rusak Air
51
Pengendalian daya rusak air: cegah, penangkalan & pemulihan
29
52
Larangan usaha penyebab terjadinya daya rusak air
30
53
Cara pencegahan
31
54
Cara penanggulangan
32
57
Pemulihan daya rusak air
33
58
Pengendalian air permukaan dan air tanah
34
VI
Perencanaan
60
Prosedur perencanaan
35
61
Inventarisasi sumber daya air
36
62
Instansi penyusun rencana PSDA
37

VII
Pelaksanaan Konstruksi, O & P
63
Pelaks berdasar norma, standar, pedoman, & manual
38
64
Operasi dan pemeliharaan
39

VIII
Sistem Informasi SD Air
66
Jaringan informasi
40
67
Penyelenggara informasi
41
68
Peng sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi
42
IX
Pemberdayaan & Pengawasan
70
Pemberdayaan stakeholders
43
75
Pengawasan
44
X
Pembiayaan
77
Biaya dan penganggara
45
78
Yang membiayai
46
79
Biaya usaha oleh stakeholders, sosial oleh Pemerintah
47
80
Pengguna dan biaya jasa
48
XI
Hak, Kewajiban, & Peran Mas
84
Peran masyarakat
49
         







Sampaikan saran dan masukan Anda ke :
webmaster@psdajateng.go.id 
atau seksirepot@psdajateng.go.id